KBRN, Sendawar : Ketua Bawaslu Kutai Barat (Kubar), Lourensius berharap agar para anggota Panwaslu Kecamatan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, sesuai aturan dan perundang-undangan.

Hal itu guna terselenggaranya Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil pada Pilkada serentak 2024.

“Tugas mereka, pertama adalah mengawasi proses atau tahapan penyelenggaraan. Kemudian peserta pemilu, TNI/Polri, ASN, termasuk aparat Kampung seperti Petinggi dan BPK juga menjadi objek pengawasan,” kata Lourensius usai melantik anggota Panwaslu Kecamatan pada Kamis (25/5/2024)

Sebab itu menurut Louren, setelah pelantikan ini Panwaslu Kecamatan harus berkoordinasi dengan unsur pimpinan yang ada di Kecamatan, seperti Camat, Danramil, Kapolsek, hingga Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah masing-masing.

Selain itu, Lourensius juga mengingatkan para anggota Panwaslu Kecamatan agar bekerja secara profesional, terutama dalam menyikapi potensi pelanggaran seperti Netralitas ASN hingga Politik Uang atau Money Politics yang kerap menjadi isu pelanggaran dalam setiap pelaksanaan Pesta Demokrasi.

“Politik Uang ini, kita hanya mendengar cerita tetapi tidak dapat membuktikan, sehingga ini jadi evaluasi kita. Kemudian masalah netralitas, ini potensi pelanggarannya pasti ada. Apalagi Pemilihan Kepala Daerah ini, potensi pelanggarannya cukup tinggi, karena ada kepentingan secara langsung. Jadi ini evaluasi yang perlu kita perhatikan,” tegas Lourensius.

Itu lah sebabnya Lourensius mengingatkan agar Panwaslu Kecamatan agar menerapkan SIM-P dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas, yakni “Solid” dalam bekerja.

Kemudian menjunjung tinggi “Integritas”, memiliki “Mental” yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan agar tidak mudah diintervensi. Serta “Profesional” bekerja, guna suksesnya pelaksanaan Pilkada, khususnya di Kabupaten Kutai Barat.