RRI.CO.ID, Nusantara – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mendorong kader kesehatan menjadi garda terdepan dalam pengendalian malaria dan demam berdarah dengue (DBD) di kawasan IKN. Langkah ini dilakukan melalui pelatihan kader pencegahan yang digelar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kamis 9 April 2026.

Pelatihan tersebut melibatkan pengelola hunian dan tim K3 dari berbagai proyek di wilayah KIPP. Mereka dipersiapkan sebagai kader kesehatan yang berperan dalam edukasi masyarakat, pengendalian lingkungan, serta pencegahan penyakit di lingkungan kerja masing-masing.

Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN Suwito, mengatakan keberhasilan pengendalian malaria dan DBD sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat. Menurutnya, upaya ini tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan semata.

Suwito menjelaskan, malaria ditularkan oleh nyamuk Anopheles, sementara DBD oleh aedes aegypti. Karena itu, pengendalian vektor menjadi kunci utama untuk memutus rantai penularan penyakit.

Saat ini, wilayah KIPP IKN dilaporkan sudah tidak memiliki penularan malaria lokal. Namun, kasus DBD masih menjadi perhatian. "Kami di IKN menargetkan penurunan kasus DBD hingga 50 persen melalui penguatan kewaspadaan dini dan peningkatan peran masyarakat, khususnya di kawasan hunian dan proyek konstruksi yang rawan genangan air," katanya.

Perwakilan Kementerian Kesehatan, Bambang Siswanto, menambahkan bahwa pemerintah tengah menggencarkan program “Kampung Bebas Jentik” sebagai strategi berbasis masyarakat dalam pengendalian penyakit.

Program ini telah diuji coba di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Dalam implementasinya, peran pengendalian jentik kini lebih banyak melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat, sementara tenaga kesehatan bertindak sebagai pendamping teknis.

Di sisi lain, aktivitas pembangunan di IKN turut menghadirkan tantangan baru. Area konstruksi menjadi titik rawan berkembangnya nyamuk akibat genangan air. Untuk mengantisipasi hal tersebut, sejumlah proyek telah menerapkan skrining kesehatan bagi pekerja baru.

Reza dari HSE Paket Proyek Yudikatif menyebutkan, setiap pekerja yang masuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan awal, termasuk riwayat penyakit dan asal daerah, guna meminimalkan potensi penyebaran penyakit.

Pelatihan ini juga menghadirkan narasumber dari berbagai instansi, antara lain Balai Karantina Kesehatan Kelas I Balikpapan, Dinas Kesehatan Penajam Paser Utara, dan RSUD Sepaku, yang membahas surveilans migrasi, pengendalian vektor, serta penanganan kegawatdaruratan malaria dan DBD.

Sebagai tindak lanjut, Otorita IKN akan membentuk tim kader kesehatan melalui surat keputusan resmi. Para peserta pelatihan akan ditetapkan sebagai kader kesehatan IKN dan diharapkan mampu menjalankan peran edukasi, pengendalian vektor, serta pencegahan penyakit secara berkelanjutan.

Langkah ini menegaskan komitmen Otorita IKN dalam membangun sistem kesehatan berbasis masyarakat, dengan menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif untuk mewujudkan kawasan IKN yang bebas malaria dan DBD.