Arsip Pemerintahan Kubar Diperkuat Sebagai Memori Kelembagaan

RRI.CO.ID, Sendawar - Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) mendorong pengelolaan arsip pemerintahan tidak sekadar berorientasi pada penyimpanan dokumen, tetapi menjadi bagian dari sistem yang menjaga rekam jejak kebijakan dan kinerja pemerintah daerah.

Sekda Kubar, Erik Victory, mengatakan arsip memiliki nilai strategis karena menyimpan berbagai informasi mengenai proses pemerintahan. Keberadaannya dapat menjadi rujukan ketika dokumen dibutuhkan kembali.

“Arsip bukan sekadar tumpukan kertas tua di gudang. Arsip adalah rekam jejak digital dan fisik dari seluruh kebijakan, keputusan dan kinerja pemerintah,” kata Erik Victory, Jumat 28 Agustus 2026.

Menurut Erik, arsip juga berfungsi sebagai memori kelembagaan. Dokumen yang tersimpan dengan baik memungkinkan pemerintah menelusuri kembali kebijakan, keputusan maupun kegiatan yang telah dilakukan.

Pengelolaan arsip yang tertib menjadi semakin penting karena dokumen pemerintahan dapat dibutuhkan untuk berbagai kepentingan. Salah satunya dalam proses audit, ketika pemerintah harus menyediakan dokumen sebagai bagian dari pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan.

“Arsip juga mendukung pelayanan publik dan pengambilan Keputusan,” ujarnya.

Ketersediaan dokumen yang lengkap dan mudah ditemukan dapat membantu aparatur memperoleh informasi yang diperlukan tanpa harus mencari kembali dokumen secara manual.

Erik menekankan pengelolaan arsip harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut diperlukan agar dokumen memiliki kekuatan hukum, terjamin keamanannya serta dapat ditemukan ketika dibutuhkan.

“Pemanfaatan SRIKANDI menjadi salah satu langkah untuk mendukung pengelolaan arsip secara lebih terstruktur. Sistem digital memungkinkan dokumen pemerintahan dikelola dan ditelusuri melalui sistem yang terintegrasi,” ucapnya.

Penguatan kearsipan tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel. Arsip tidak hanya menjadi catatan masa lalu, tetapi dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menjalankan tugas pada masa berikutnya.