RRI.CO.ID, Sendawar – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Inspektorat menggelar Entry Meeting Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah sebagai langkah awal memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Kutai Barat, Kamis 6 Agustus 2026.

Entry meeting tersebut bertujuan menyamakan persepsi seluruh perangkat daerah mengenai mekanisme pelaksanaan evaluasi SAKIP, mulai dari proses penilaian hingga indikator yang menjadi fokus dalam evaluasi. Kesamaan pemahaman diharapkan mampu mendukung pelaksanaan evaluasi secara objektif dan menghasilkan rekomendasi yang tepat.

Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Kabupaten Kutai Barat, Nopandel, menegaskan bahwa evaluasi SAKIP merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, efisien, serta berorientasi pada hasil.

"Evaluasi SAKIP bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi menjadi instrumen untuk memastikan setiap perangkat daerah mampu mengelola kinerjanya secara terencana, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah harus dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sebagai wujud pelayanan publik yang berkualitas," ujar Nopandel.

Ia menjelaskan, evaluasi dilakukan melalui penelaahan dokumen, wawancara, serta verifikasi terhadap implementasi SAKIP di masing-masing perangkat daerah. Hasil evaluasi akan menjadi bahan perbaikan sekaligus dasar penyusunan rekomendasi guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta nilai SAKIP Kabupaten Kutai Barat.

Menurut Nopandel, evaluasi juga bertujuan memastikan seluruh komponen implementasi SAKIP, mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi internal, telah diterapkan secara berkualitas dan berkelanjutan. Dengan demikian, budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dapat terus diperkuat di setiap organisasi perangkat daerah.

Melalui pelaksanaan Evaluasi SAKIP ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menegaskan komitmennya dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pembangunan daerah sekaligus memastikan setiap program pemerintah memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.