RRI.CO.ID, Mahulu - Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Mahakam Ulu menyatakan pembahasan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah telah dilakukan secara intensif dan komprehensif bersama pemerintah daerah. Proses tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan arah pembangunan lima tahun ke depan berjalan tepat sasaran.

Ketua Pansus RPJMD DPRD Mahakam Ulu, Gohen Merang Sapulete, mengatakan bahwa pembahasan dilakukan melalui serangkaian rapat kerja, konsultasi, serta pendalaman materi. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan program prioritas daerah dengan kebutuhan riil masyarakat.

Menurut Gohen, RPJMD memiliki peran penting sebagai pedoman utama pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun. Dokumen tersebut menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam merancang program kerja yang terarah dan berkelanjutan.

“Pembahasan RPJMD telah kami lakukan secara intensif dan komprehensif bersama pemerintah daerah agar menghasilkan dokumen yang benar-benar berkualitas,” ujarnya, Senin, 30 Maret 2026.

Dalam pembahasan tersebut, Pansus juga merumuskan sejumlah rekomendasi strategis. Di antaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan pangan, serta percepatan pembangunan infrastruktur.

Selain itu, konektivitas wilayah turut menjadi perhatian utama mengingat kondisi geografis Mahakam Ulu yang masih menghadapi keterbatasan akses. Peningkatan akses antarwilayah dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Gohen menegaskan bahwa rekomendasi yang disusun merupakan hasil kajian mendalam yang mempertimbangkan potensi dan tantangan daerah. Ia berharap seluruh program yang direncanakan dapat diimplementasikan secara optimal oleh pemerintah daerah.

“RPJMD ini diharapkan menjadi pedoman yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Mahakam Ulu,” katanya.

DPRD Mahakam Ulu melalui Pansus RPJMD berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Sinergi antara legislatif dan eksekutif diharapkan mampu mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di wilayah perbatasan tersebut.