RRI.CO.ID, Mahulu - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi dokumen penting dalam menentukan arah pembangunan suatu daerah. Dokumen ini memuat komitmen serta janji politik kepala daerah yang dituangkan secara resmi dalam perencanaan pembangunan lima tahunan.

Di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), RPJMD menjadi pedoman utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Seluruh program kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah harus mengacu pada dokumen tersebut agar selaras dengan visi dan misi kepala daerah.

Ketua DPRD Mahulu, Devung Paran, menegaskan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan landasan utama dalam pelaksanaan pembangunan. Ia menyebutkan bahwa isi RPJMD mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat.

“RPJMD ini memuat komitmen dan janji politik kepala daerah yang dituangkan secara resmi dalam rencana pembangunan daerah,” ujar Devung, Sabtu, 28 Maret 2026.

Menurutnya, selama masa pemerintahan berjalan, bupati dan wakil bupati wajib menjadikan RPJMD sebagai acuan utama dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan. Hal ini penting agar arah pembangunan tetap konsisten.

Selain itu, sebagian besar program yang tertuang dalam RPJMD berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan tersebut mencakup sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pelayanan dasar lainnya.

Devung Paran menambahkan bahwa DPRD memiliki peran penting dalam mengawal implementasi RPJMD agar berjalan sesuai rencana. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Selama menjalankan pemerintahan, program kerja dan pembangunan harus mengacu kepada RPJMD yang nanti akan kita tetapkan, yang sebagian besar merupakan kebutuhan dasar masyarakat Mahulu,” katanya.

Dengan adanya RPJMD yang terarah dan terukur, diharapkan pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu dapat berjalan efektif, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.