RRI.CO.ID, Mahulu - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Agenda ini menjadi tahapan awal dalam proses penyusunan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota DPRD, serta perwakilan pemerintah daerah. Penyampaian nota pengantar menjadi dasar bagi legislatif untuk mulai melakukan pembahasan terhadap dokumen perencanaan strategis tersebut.

Ketua DPRD Mahulu, Devung Paran menjelaskan bahwa setelah penyampaian nota pengantar, DPRD akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas lebih lanjut substansi Raperda RPJMD. Pansus nantinya akan menjadi alat kelengkapan dewan yang fokus pada pembahasan tersebut.

“Setelah ini kami akan membentuk pansus, kemudian dilanjutkan dengan rapat pembahasan bersama pemerintah daerah, termasuk bupati dan wakil bupati,” ujar Devung Paran, Sabtu, 28 Maret 2026.

Ia menambahkan, proses pembahasan tidak hanya dilakukan antara DPRD dan eksekutif, tetapi juga melibatkan seluruh fraksi yang ada di DPRD. Setiap fraksi akan menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda yang diajukan.

Tahapan pandangan umum fraksi menjadi bagian penting dalam proses legislasi. Melalui mekanisme ini, berbagai masukan, kritik, dan saran akan dihimpun untuk menyempurnakan dokumen RPJMD.

Setelah melalui rangkaian pembahasan tersebut, DPRD dan pemerintah daerah akan menuju tahap kesepakatan bersama. Kesepakatan ini menjadi dasar untuk menetapkan RPJMD sebagai peraturan daerah yang sah.

“Setelah pandangan umum fraksi, barulah kita masuk pada tahap kesepakatan bersama terkait RPJMD yang akan menjadi pedoman pembangunan daerah,” katanya.

Dengan dimulainya proses pembahasan ini, diharapkan RPJMD 2025–2029 dapat disusun secara komprehensif dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu secara berkelanjutan.