RRI.CO.ID, Mahulu - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra organisasi perangkat daerah, yakni Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah setempat. Agenda tersebut difokuskan pada pembahasan optimalisasi pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber peningkatan pendapatan asli daerah.

‎RDP dilaksanakan sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD dalam mendorong kemandirian fiskal daerah. Pajak kendaraan bermotor dinilai memiliki potensi besar untuk digarap lebih maksimal di tengah keterbatasan sumber pendapatan lainnya.

‎DPRD Mahulu menyoroti pentingnya pendataan kendaraan secara akurat dan berkelanjutan. Validasi data menjadi langkah awal agar potensi pajak yang ada dapat tergarap secara optimal.

‎Ketua Komisi II DPRD Mahakam Ulu, Gohen Merang Sapulete menilai, kontribusi pajak kendaraan bermotor belum sepenuhnya optimal terhadap pendapatan daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dan sinergi lintas perangkat daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

‎“Upaya peningkatan pendapatan daerah dapat dilakukan melalui pemaksimalan pajak kendaraan. Kondisi tersebut mencakup kendaraan milik pemerintah daerah plat merah maupun inventaris dengan identitas dari luar daerah,” ujar Gohen, Rabu, 4 Februari 2026.

‎Kendaraan dinas pemerintah juga perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan pajak agar tertib administrasi dan memberikan contoh kepatuhan. Penataan ini sekaligus diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset daerah.

‎Badan Pendapatan Daerah bersama BPKAD Mahulu diminta untuk memperkuat koordinasi teknis dalam pengelolaan dan penagihan pajak kendaraan bermotor. Penguatan sistem dan mekanisme pemungutan menjadi kunci agar penerimaan daerah dapat meningkat secara signifikan.

‎“Dengan upaya ini,kita berharap PAD Mahakam Ulu dapat meningkat,” ucap Gohen.

‎Melalui RDP ini, DPRD Mahulu berharap kebijakan yang dihasilkan dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan. Optimalisasi pajak kendaraan bermotor diharapkan mampu mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Mahakam Ulu.