KBRN, Sendawar: Memasuki usia ke-26 tahun, Kabupaten Kutai Barat (Kubar) kembali mendapat beragam masukan dan harapan dari para pemangku kepentingan. Salah satunya datang dari Anggota DPRD Kutai Barat, Henrik, yang menilai perjalanan pembangunan daerah hingga saat ini sudah berada di jalur yang baik, meski belum seluruhnya berjalan optimal.
Henrik menyampaikan, secara umum program pemerintahan selama ini terus bergerak. Namun, pada tahun 2025 terjadi perlambatan akibat masa transisi kepemimpinan.
“Tahun 2025 ini pembangunan belum bisa berjalan 100 persen karena adanya transisi kepemimpinan. Beberapa program dan kegiatan akhirnya tertunda akibat proses penyesuaian,” kata Henrik, Jumat (14/11/2025).
Menurutnya, situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam menjaga kesinambungan pembangunan.
“Perubahan kepemimpinan itu pasti membutuhkan penataan ulang. Jadi wajar kalau ada program yang belum terlaksana maksimal tahun ini,” ujar Henrik.
Ia menilai sejumlah kegiatan prioritas terpaksa tertunda karena penyesuaian kebijakan dan struktur, sehingga capaian pembangunan tahun 2025 hampir dipastikan belum mencapai angka maksimal sebagaimana yang diharapkan. Meski demikian, DPRD menilai semua proses itu masih dalam batas kewajaran.
Henrik pun berharap tahun 2026 dapat menjadi tahun percepatan pembangunan untuk mengejar target yang sempat tertinggal.
“Harapan kami, apa yang tertunda di 2025 bisa terlaksana dengan baik pada tahun 2026. Semua harus dipacu agar target pembangunan tercapai,” ucapnya menegaskan.
Di usia Kutai Barat yang ke-26, ia menilai perlunya peningkatan pembangunan yang lebih merata untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan jangan hanya terfokus di kota. Semua kampung harus merasakan hasil pembangunan,” ujarnya.
Henrik juga menyoroti masih banyaknya daerah pesisir dan pinggiran kabupaten yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah.
“Daerah seperti Bentian Besar, Siluq Ngurai, dan Bongan itu masih sangat membutuhkan perhatian pemerintah, terutama soal infrastruktur dasar,” katanya.
Ia menekankan bahwa kebutuhan paling mendesak di wilayah-wilayah tersebut adalah akses jalan. Dengan dukungan yang lebih kuat dari pemerintah daerah, Henrik percaya pemerataan pembangunan di Kutai Barat dapat terwujud lebih cepat.
“Yang paling mendesak adalah akses jalan. Infrastruktur dasar seperti ini sangat dibutuhkan masyarakat,” ucapnya.