KBRN, Mahulu : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Desiderius Dalung Lasah, mendorong percepatan pembangunan ruas jalan perbatasan yang menjadi program prioritas pemerintah pusat.

Ia menegaskan pentingnya sinergi antara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur (Kaltim), Pemerintah Daerah, dan DPRD untuk memastikan proyek strategis ini berjalan sesuai rencana, terutama yang melintasi Kecamatan Tering hingga Long Pahangai.

Fokus Tiga Ruas Jalan Utama

Menurut Desi, untuk tahun anggaran 2025 terdapat tiga ruas utama di kawasan Tering 6, 7, dan 8 yang menjadi fokus pelaksanaan. Dua di antaranya telah berkontrak, sementara satu ruas masih dalam tahap pemeliharaan karena keterbatasan anggaran.

“Untuk ruas Tering 8 terbagi dua segmen. Segmen pertama dari Jembatan Sungai Nyaring hingga Jembatan Betuan sebelah ilir sudah berkontrak,” kata Desi, Senin (10/11/2025).

Sedangkan segmen kedua dari Jembatan Betuan sebelah ulu sampai Jembatan Kayu sebelum simpang RTC dengan panjang sekitar 13 kilometer, tahun ini belum ada pembangunan karena terkendala dana, namun tetap dilakukan kegiatan pemeliharaan rutin.

Lebih lanjut dijelaskan, ruas lanjutan dari Jembatan sebelum simpang RTC hingga Jembatan Bengeh juga sudah masuk dalam kontrak pekerjaan.

Sementara itu, dari Sungai Bengeh sampai ujung aspal Long Gelwang merupakan bagian dari ruas Tering 7 dan Tering 6, yang akan dikerjakan secara bertahap sesuai alokasi anggaran.

Pada ruas-ruas tersebut juga akan dibangun sejumlah jembatan permanen untuk memperkuat konektivitas antarwilayah di kawasan Tering dan sekitarnya.

“Untuk sementara memang belum ada pembangunan fisik di segmen tertentu karena masih ada kendala anggaran dan perencanaan yang belum final. Tapi proses tetap berjalan, dan kami terus pantau agar segera terealisasi,” ujarnya.

Jadi Sorotan DPRD

Selain kawasan Tering, DPRD juga menyoroti rencana pembangunan ruas Long Bagun - Long Pahangai - Long Boh, termasuk segmen Sungai Palu - Danum Biang - Long Pahangai - Long Boh, yang akan dibiayai melalui skema pinjaman luar negeri (loan).

Sementara ruas Long Pahangai - Tiong Ohang direncanakan masuk dalam program pemeliharaan jalan dan jembatan sepanjang 76,65 kilometer pada tahun berikutnya.

“Ruas-ruas ini menjadi perhatian kami di DPRD Mahulu, khususnya Komisi III. Kami terus mendorong pihak BBPJN agar jalan-jalan di Mahakam Ulu bisa segera dibangun, karena inilah aspirasi besar masyarakat agar Mahulu tidak lagi terisolir, terutama dari Long Bagun sampai Long Apari,” ucap Desi.

Desiderius Dalung Lasah, saat Melakukan Kunjungan Kerja ke BPPJN Kalimantan Timur. (dok.RRI)

Tekankan Pembebasan Kawasan Hutan

Politisi Partai Golkar ini juga menekankan pentingnya penyelesaian persoalan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan pembebasan kawasan hutan, mengingat sekitar 90 persen wilayah Mahakam Ulu masih termasuk kawasan hutan.

“Kami khawatir hal ini akan menjadi masalah ketika ada pembangunan dari pusat. Karena itu kami usulkan agar setiap proyek di Mahulu sekaligus diurus pembebasan lahannya. Salah satu syarat pembangunan itu kan lahan bebas dari kawasan. Jangan sampai ini menjadi alasan tertundanya pembangunan,” kata Desi.

Desi menambahkan, Pemkab Mahulu perlu memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memperjelas batas wilayah Area Penggunaan Lain (APL), kawasan hutan, dan wilayah konsesi, agar seluruh program pembangunan dari pusat hingga daerah dapat berjalan selaras.

“Saya sudah sampaikan juga ke pihak BBPJN dan provinsi. Kami di DPRD siap bekerja sama agar ke depan status kewilayahan Mahakam Ulu lebih jelas, sehingga pembangunan bisa berjalan lancar tanpa terkendala status lahan,” pungkasnya.

Berdasarkan data BBPJN Kaltim dalam dokumen Program Jalan dan Jembatan Kabupaten Mahulu TA 2025-2026, ruas jalan perbatasan di wilayah ini merupakan bagian dari jaringan jalan nasional paralel perbatasan sepanjang 223,89 kilometer, dengan tingkat kemantapan jaringan jalan nasional di Kalimantan Timur mencapai sekitar 89 persen.

Sejumlah kegiatan peningkatan dan pembangunan jembatan strategis di Mahakam Ulu juga telah masuk dalam rencana pinjaman luar negeri (loan) periode 2026-2028.