RRI.CO.ID, Sendawar – Tingginya minat masyarakat terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat persetujuan pinjaman. Sejumlah persyaratan ketat membuat banyak calon pemohon harus gugur.

KUR merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk membantu permodalan pelaku UMKM dengan suku bunga rendah. Namun dalam praktiknya, akses terhadap pembiayaan ini masih terkendala aspek administrasi dan riwayat keuangan calon nasabah.

Kepala Cabang BRI Sendawar, Erwin Syuaib, kepada RRI.co.id, Rabu 29 April 2026, menegaskan penyaluran KUR wajib mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.

Ia menjelaskan, beberapa syarat utama meliputi calon nasabah tidak memiliki pinjaman berbunga tinggi, termasuk dari pinjaman online, tidak memiliki riwayat kredit macet, serta memiliki usaha yang telah berjalan.

Menurut Erwin, faktor riwayat pinjaman menjadi penyebab dominan gagalnya pengajuan KUR. Banyak calon pemohon sebelumnya pernah mengakses pinjaman online dengan bunga tinggi, sehingga dinilai tidak memenuhi kriteria penerima bantuan pembiayaan bersubsidi tersebut.

“Persyaratan ini menjadi filter agar penyaluran tepat sasaran. Namun di lapangan, cukup banyak masyarakat yang gugur karena riwayat pinjaman, terutama pinjaman online,” ujarnya.

Selain itu, sistem perbankan secara otomatis membaca rekam jejak kredit calon nasabah. Riwayat pinjaman dengan bunga tinggi kerap diinterpretasikan sebagai indikator kemampuan finansial, sehingga peluang mendapatkan KUR menjadi lebih kecil.

Pada 2026, total penyaluran KUR di wilayah Sendawar mencapai Rp135 miliar, dengan porsi terbesar dialokasikan untuk skema mikro sebesar Rp117 miliar.

Kondisi ini menunjukkan adanya ironi antara tingginya kebutuhan permodalan UMKM dan terbatasnya akses akibat kendala administratif. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak perbankan terus mendorong literasi keuangan agar masyarakat lebih memahami risiko pinjaman online serta pentingnya menjaga riwayat kredit.

Upaya literasi dilakukan melalui berbagai kanal, mulai dari layanan langsung di kantor, pesan digital, hingga kolaborasi dengan pemerintah kampung. Sosialisasi juga digencarkan dalam berbagai kegiatan daerah guna memperluas pemahaman masyarakat terkait akses pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan. (Edy)