RRI.CO.ID, Sendawar – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Samarinda memperkuat upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) melalui penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pada instansi vertikal di Kabupaten Kutai Barat.

Upaya tersebut dilakukan melalui Sosialisasi Antikorupsi, pemaparan capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan II Tahun 2026, serta akselerasi pelaksanaan anggaran Triwulan III yang digelar di Ruang Tri Brata Polres Kutai Barat, Rabu 22 Juli 2026.

Kegiatan tersebut diikuti 21 satuan kerja (satker) instansi vertikal di Kutai Barat, mulai dari unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik (BPS), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kantor Pertanahan, hingga satuan pendidikan. Forum ini bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara agar anggaran yang bersumber dari uang rakyat dapat digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala KPPN Samarinda Haryanto mengatakan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel menjadi fondasi penting dalam mencegah praktik KKN sekaligus “memastikan anggaran negara digunakan secara efektif untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, KPPN Samarinda memaparkan capaian IKPA Triwulan II Tahun 2026, strategi percepatan pelaksanaan anggaran pada Triwulan III, serta penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Peserta juga memperoleh pendampingan mengenai implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) agar pengelolaan anggaran semakin tertib, efisien, dan sesuai ketentuan.

Selain itu, Pejabat Teknis Perbendaharaan Negara (PTPN) KPPN Samarinda Fachriza Prima Putra memberikan sosialisasi sertifikasi bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan bendahara. Sertifikasi tersebut diharapkan meningkatkan kompetensi aparatur dalam mengelola keuangan negara secara profesional.

Wakapolres Kutai Barat Kompol Subari mengatakan instansi pemerintah memiliki tanggung jawab menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas “menjadi kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.

Kegiatan juga diisi dengan diskusi antarsatuan kerja mengenai peningkatan capaian IKPA sebagai indikator kualitas pelaksanaan anggaran. Pada kesempatan itu, KPPN Samarinda memberikan piagam penghargaan kepada Polres Kutai Barat atas kinerja pengelolaan anggaran yang dinilai baik.

KPPN Samarinda berharap seluruh instansi vertikal di Kutai Barat terus memperkuat tata kelola keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel sehingga setiap anggaran negara dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.