RRI.CO.ID, Sendawar – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Samarinda mendorong penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara di lingkungan aparat penegak hukum (APH) dan instansi vertikal di Kabupaten Kutai Barat melalui sosialisasi antikorupsi serta evaluasi pelaksanaan anggaran.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Tri Brata Polres Kutai Barat, Rabu siang diikuti 21 satuan kerja instansi vertikal di Kutai Barat. Diantaranya Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Pengadilan. Termasuk institusi vertikal lainnya seperti Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu dan sejumlah intitusi lainnya.

Forum tersebut membahas capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan II Tahun 2026 sekaligus strategi percepatan realisasi anggaran pada Triwulan III.

Kepala KPPN Samarinda Haryanto mengatakan pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kegiatan itu, KPPN Samarinda memaparkan capaian IKPA Triwulan II Tahun 2026, strategi akselerasi pelaksanaan anggaran Triwulan III, serta penguatan akuntabilitas keuangan negara.

“Peserta juga memperoleh pendampingan terkait implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) guna mendukung pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan sesuai ketentuan,” katanya.

Selain itu, KPPN Samarinda memberikan sosialisasi sertifikasi bagi pejabat perbendaharaan yang meliputi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan bendahara. Diskusi antarsatuan kerja turut dilakukan untuk berbagi pengalaman dan solusi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran.

Wakapolres Kutai Barat Kompol Subari menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, penguatan kapasitas pengelolaan anggaran dan pencegahan korupsi merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan aparat penegak hukum.

Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pengelolaan anggaran, KPPN Samarinda menyerahkan piagam penghargaan kepada Polres Kutai Barat. Melalui sinergi ini, diharapkan pengelolaan keuangan negara di Kutai Barat semakin transparan, akuntabel, dan mampu mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.