Ketua DPRD Kubar, Setuju Pemkab Ambil Alih Poltek Sendawar

KBRN, Sendawar: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memutuskan untuk mengambil alih pengelolaan Politeknik (Poltek) Sendawar dari Yayasan Pembangunan Sentawar Sakti (YPSS). Rencananya Poltek Sendawar bakal dijadikan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Menanggapi hal itu Ketua DPRD Kutai Barat, Ridwai mengaku sangat setuju. Lantaran Yayasan dinilai tidak mampu membiayai operasional Poltek dalam beberapa tahun terakhir hingga terancam ditutup.

”Ya saya pikir itu jalan terbaik. Karena Poltek ini sudah 4-5 tahun boleh dikatakan macet operasinya. Sehingga dari tahun ke tahun jumlah mahasiswa yang mendaftar ke sana makin berkurang oleh karena yayasan sebagai pengelola tidak sanggup mencari sumber-sumber dana untuk operasional Poltek,” ujar Ridwai saat dikonfirmasi RRI Sendawar, Jumat (8/12/2023).

Ridwai mengatakan, DPRD bakal mendukung langkah penyelamatan satu-satunya perguruan tinggi di Kubar tersebut.

”Dengan bupati mencabut SK yayasan dan mau mengelola melalui BLUD saya pikir sangat bagus. Harapan kami dari DPRD ketika dikelola oleh pemerintah akan lebih maju Poltek ini,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Baca Juga:

Pemkab Kubar Cabut SK Yayasan Sentawar Sakti, Poltek Sendawar Diambil Alih Jadi BLUD

Sebelumnya bupati Kubar FX.Yapan resmi mencabut SK mandat YPSS sebagai pengelola Poltek Sendawar sejak 5 Oktober 2023.

Nantinya Pemkab Kubar akan membentuk tim transisi untuk mengambil alih operasional Poltek dalam waktu dekat.

Kepala Bagian Ekonomi Setdakab Kubar, Agustinus Dalung mengatakan surat keputusan pencabutan YPSS sebagai pengelola Poltek Sendawar sudah final.

Alasan pencabutan itu menurut Agustinus karena YPSS dan Poltek Sendawar tidak bisa membiayai diri sendiri bahkan gaji dosen saja terkatung-katung.

“Pemerintah tidak bisa membantu dana kalau tidak dikelola oleh pemerintah, makanya kita mesti cabut dulu SK yayasan yang swasta dari Sentawar Sakti itu nanti akan diubah dan mendapatkan dana dari BLUD,” kata Agustinus Dalung kepada RRI Sendawar, Selasa (5/12/2023).

“Kita perlu menyelamatkan karena itu merupakan lembaga pendidikan kebanggaan di Kutai Barat,” tambah Agustinus.

Terpisah Wakil Ketua YPSS, Edison justru mengaku baru tahu ada pencabutan SK mandat dari pemerintah sebagai pengelola Poltek Sendawar.

“Kami tidak pernah tahu kalau ada SK pencabutan ini. Selama ini kita tidak pernah dilibatkan. Memang ada rapat di DPR tapi aksi nyata membantu Poltek itu tidak jelas, tahu-tahu saya baru dapat info dari wartawan soal pembekuan ini,” ujar Edison.

Senada disampaikan Direktur Politeknik Sendawar, Selvina. Dia juga kaget dengan adanya surat pencabutan tersebut. Hanya saja Selvina berharap proses pengalihan itu harus dilaporkan ke kementerian pendidikan melalui Dirjen Dikti.

“Pertama cukup kaget karena tidak ada info sebelumnya ke pihak Direktorat. Lalu terkait pencabutan ini harusnya sepengetahuan atau tembusan ke LL-Dikti dan Kemmendikbud. Karena perizinan dan pendirian tertulis masih tercatat dengan nama yayasan,” kata Selvina.

Selvi berharap pengambilalihan oleh pemerintah benar-benar dilakukan serius.