KBRN, Sendawar: Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kampung Siram Makmur, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat (Kubar), mendapat sorotan tajam dari warga setempat. Mereka menilai pembangunan di kampung transmigrasi tersebut banyak mubazir dan tidak tepat sasaran.

Selama tiga tahun terakhir, pemerintah desa yang dipimpin Pius Ola dinilai tertutup dan jarang melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan.

"Pembangunannya bagus aja cuma pemerintah desa sekarang ini tidak terbuka dengan masyarakat," ungkap Ketua RT 04 Kampung Siram Makmur, Sarbani saat ditemui RRI, Selasa (14/5/2024).

Sarbani mengaku kecewa dengan Pius Ola selaku petinggi atau kepala kampung Siram Makmur karena menghambur-hamburkan dana desa untuk proyek gagal.

Dia menyebut sejak Pius Ola menjabat Kades tahun 2021-2024, hanya beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Padahal dana desa dan ADK yang digelontorkan pemerintah diperkirakan mencapai 7 miliar rupiah. Proyek-proyek yang terlihat hanya berupa gedung PKK, Gedung BUMDes, kolam wisata, dan tapal batas kampung.

Sementara pembangunan lapangan bola, kebun desa, air bersih, dan jalan kampung yang pernah dibangun oleh petinggi lama kembali dibangun di tempat yang sama.

”Saya sebagai ketua TPK aja tidak tahu apa yang dibangun, karena petinggi menggunakan kontraktor luar dan yang mengerjakan proyek juga orang luar,” ucap Sarbani.

Ketua RT 06, Benediktus Ben, juga mengkritik kurangnya realisasi usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kampung.

"Di rapat kampung kita ikut, tapi usulan masyarakat tidak pernah dimasukkan. Usulan itu diubah oleh petinggi, makanya yang dibangun tidak sesuai," ungkap Ben.

Proyek-Proyek Mubazir

Proyek air bersih Pamsimas menjadi sorotan karena telah dibangun oleh kades lama Muliyono dan dibangun kembali oleh petinggi baru, namun tetap tidak dapat dimanfaatkan.

"Petinggi lama sudah membuat bak dalam tanah dan bak di atasnya lagi untuk tampung air, tapi karena pakai tenaga surya, airnya tidak jalan. Petinggi baru malah membuat lagi bak di atasnya, padahal airnya tidak bisa jalan dan mangkrak sampai sekarang," tambah Benediktus Ben.

Sudah gagal di proyek Pamsimas, pemerintah kampung Siram Makmur lanjut Ben, justru membeli pipa plastik untuk sambungan air PDAM dari kampung Jambuk Makmur. Namun pipa-pipa tersebut malah mubazir dan tidak pernah terpasang hingga saat ini.

“Sudah dua tahun pipa itu hanya menumpuk di kantor desa. Katanya untuk sambung PDAM, tapi mana ada dipasang. Padahal itu dibeli pakai dana desa ratusan juta, kan sia-sia aja. Berarti perencanaannya tidak jelas,” ujarnya.

BACA JUGA:

Kejari Kutai Barat Optimalkan Program Jaksa Jaga Desa

Ben juga mengkritik proyek pembuatan kolam wisata yang dinilai tidak bermanfaat.

“Apa gunanya kolam itu, bilangnya untuk wisata sedangkan airnya kotor begitu. Dari pada buat kolam nda karuan, lebih baik membantu masyarakat miskin di kampung ini. Saya aja usul bangun rumah nda pernah dapat. BLT aja baru di kasi dua kali,” kata Ben sambil memperlihatkan rumahnya yang dibangun sejak zaman transmigrasi tahun 1997 silam.

Dia juga menyesali proyek kebun sawit yang harusnya sudah bisa dipanen namun digusur dan ditanam baru.

”Harusnya tinggal sulam aja yang mati. Tapi malah digusur habis dan ditanam baru. Sementara dana desa sudah habis ratusan juta di situ,” ujar Benediktus Ben yang juga dibenarkan Sarbani dan sejumlah warga Siram Makmur lainnya.

BACA JUGA:

Kepala Kampung di Kutai Barat Dihimbau Ekstra Hati-Hati Kelola Anggaran Desa

Ketua RT lainnya yang tidak ingin disebutkan namanya menambahkan bahwa beberapa proyek di desa hanya tambal sulam.

“Yang saya lihat lapangan bola dibangun di atas lapangan yang sudah ada. Sawit ditanam di atas lahan sawit yang sudah ada. Jalan kampung hanya ditumpuk koral dan dibuat pengerasan setengah-setengah. Kebun jagung yang dibuat juga gagal total,” ujarnya.

Warga juga mempertanyakan pembangunan tembok penyokong yang seharusnya sepanjang 180 meter tetapi hanya terealisasi 108 meter.

”Katanya yang sisa 72 meter akan dibangun di sekolah tapi sampai hari ini tidak ada pembangunan turap itu,” ucap warga sambil memperlihatkan proyek turap di RT 06.

Rumah Tidak Layak Huni Tak Dapat Bantuan

”Kami bingung, sebenarnya bantuan itu untuk rumah tidak layak huni atau rumah layak huni. Soalnya petinggi itu malah kasi bantuan untuk orang yang bangun rumah tembok dan hampir jadi. Sementara rumah kami yang reot ini hanya difoto-foto tapi tidak pernah dibantu,” tandas Watini dan Suhartiah.

”Petinggi ini memang pilih kasih kalau untuk bantuan bangun rumah. Karena yang dikasi itu malah aparat desa dan anggota BPK. Sedangkan kita-kita ini biar rumah mau roboh tidak dikasi. Kalau tunggu kita bangun baru dibantu ya susah, mau makan aja sulit apalagi bangun rumah,” tambah Yuliana Sari, warga RT 03.

Bahkan ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Siram Makmur, Simon Son Siga, menyebut bahwa regulasi bantuan rumah layak huni belum jelas dan warga yang seharusnya mendapat bantuan tidak mendapatkannya.

”Saya lihat realisasinya memang hanya orang yang memiliki rumah layak huni yang dibantu. Sampai sekarang itu belum jelas. Sebenarnya rumah seperti apa yang dapat bantuan,” tutur Simon.

Beberapa warga yang meminta nama mereka dianonimkan menyebut, proyek tambal sulam ala Petinggi Pius Ola sudah berulang kali diprotes masyarakat. Namun petinggi membungkam warga dan terkesan arogan.

”Sempat diprotes ibu-ibu tapi diusir langsung sama petinggi. Pokoknya kalau ada yang protes itu dimarahi petinggi. Makanya warga sini pada takut,” ujar seorang pria yang mengaku takut dimarahi Kades karena buka suara ke media.

”Rata-rata warga sini ngga berani protes, dari pada jadi masalah ya kita diam aja. Karena di kampung ini masalah dikit aja kita dilaporkan ke polisi,” tutur warga lainnya.

Warga Soroti Gaya Hidup Kades

Mereka juga menyoroti gaya hidup Kades Pius Ola yang dinilai semakin nyentrik usai jadi petinggi Siram Makmur.

”Kita ngga pernah urus pribadi orang apa lagi iri dengan kehidupan Petinggi, mungkin itu rezekinya dia. Cuma yang kita lihat setelah jadi petinggi sekitar tiga tahun ini bisa beli mobil mewah, kalau ngga salah sudah 4 mobilnya. Ada juga beli tanah dan kebun sawit yang kami dengar itu sekitar 15 hektare,” imbuh seorang pria yang meminta namanya dirahasiakan.

Sejumlah warga meminta pemerintah dan aparat berwajib mengevaluasi penggunaan dana desa dan ADK Siram Makmur yang dinilai tidak tepat sasaran dan terindikasi diselewengkan.

”Kalau bisa minta tolong Inspektorat dan aparat berwajib cek lah di kampung Siram Makmur ini. Bukan kita mau cari kesalahan orang, tapi ini kan uang negara kalau bisa diawasi lah,” tutupnya

Baca juga, Dana Desa Disorot, Ini Klarifikasi Petinggi Siram Makmur