Pemkab Mahulu Bedah Tiga Dokumen Strategis Pembangunan

RRI.CO.ID, Mahulu – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) bersama akademisi Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang membedah tiga dokumen strategis pembangunan daerah. Kajian teknis tersebut mencakup Pengembangan Daya Dukung Lahan dan Infrastruktur Wilayah, Rencana Induk Infrastruktur Kawasan Strategis Daerah (KSD), serta Perencanaan Pengelolaan Perkotaan.

Pembahasan ketiga dokumen itu menjadi bagian dari upaya memperkuat perencanaan pembangunan Mahulu. Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan dasar teknis dan ilmiah dalam menentukan arah pembangunan sesuai kebutuhan daerah.

Bupati Mahulu, Angela Idang Belawan mengatakan keterbatasan kas daerah akibat kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk memperlambat pembangunan fisik dan pelayanan dasar. Pemerintah daerah, khususnya perangkat daerah teknis, harus mampu menyusun program yang memiliki prioritas dan peluang pendanaan.

“Sempitnya kas daerah akibat kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh dijadikan dalih untuk membiarkan laju pembangunan fisik dan pelayanan dasar berjalan lambat,” kata Angela, Rabu, 30 September 2026.

Menurutnya, pemilahan program seharusnya dilakukan sejak awal penyusunan rencana kerja perangkat daerah. Program yang diprioritaskan harus benar-benar memiliki urgensi dan dapat didukung dengan skema pendanaan yang realistis.

Angela menilai, penyusunan program tidak cukup hanya dengan mengulang kegiatan rutin setiap tahun. Setiap OPD perlu melihat kebutuhan strategis daerah sekaligus peluang memperoleh dukungan pembiayaan dari berbagai sumber.

“Sejak awal penyusunan rencana kerja, dinas teknis semestinya sudah cermat memilah program yang urgen dan memiliki peluang pendanaan yang masuk akal,” ujarnya.

Melalui tiga dokumen tersebut, Pemkab Mahulu dapat memiliki landasan dalam menentukan kebutuhan infrastruktur, kawasan strategis, serta pengelolaan perkotaan secara lebih terarah. Hasil kajian juga diharapkan membantu perangkat daerah menyusun program yang lebih terukur dan memiliki dasar teknis yang kuat.

Angela meminta hasil pembahasan bersama akademisi ITN Malang tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan. Setiap perangkat daerah diharapkan dapat menjadikannya sebagai acuan untuk mengembangkan program prioritas dan mencari dukungan pembiayaan pembangunan di luar kemampuan APBD.