RRI.CO.ID, Sendawar - Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Kutai Barat (Kubar), mengandalkan sistem deteksi dini berbasis citra satelit untuk memantau kemunculan titik panas atau hotspot di wilayah kerjanya.
Kepala KPHP Mook Manoor Bulatn, Enggar Setiabudi, mengatakan informasi dari pemantauan tersebut menjadi salah satu dasar bagi petugas untuk melakukan pengecekan terhadap lokasi yang terindikasi mengalami kebakaran.
Menurutnya, informasi titik panas yang terdeteksi tidak selalu langsung ditangani oleh personel dari kantor KPH. Apabila lokasi berada cukup jauh, informasi akan diteruskan kepada petugas di pos terdekat maupun Masyarakat Peduli Api (MPA) yang berada di sekitar wilayah tersebut.
"Sehingga begitu ada informasi, langsung saya sebarkan ke masing-masing pos yang juga ada MPA-nya. Mereka akan mengecek posisi hotspot tersebut dan segera memadamkan," kata Enggar, Minggu 30 Agustus 2026.
Pola tersebut dilakukan untuk mempercepat pengecekan di lapangan. Sebab, jarak antara kantor atau posisi personel KPH dengan titik kebakaran dapat menjadi kendala apabila seluruh penanganan harus menunggu kedatangan petugas dari lokasi yang jauh.
Enggar mencontohkan kondisi apabila titik kebakaran berada di wilayah yang cukup jauh dari pusat pemerintahan. Waktu tempuh yang panjang berpotensi membuat api berkembang sebelum petugas tiba di lokasi.
"Katakanlah kita di sini, kemudian kebakaran di Long Hubung. Coba bayangkan dari Melak ke Long Hubung berapa lama kita baru sampai. Bisa-bisa apinya sudah mati duluan atau sudah terbakar luas," ujarnya.
Karena itu, keberadaan MPA di sejumlah wilayah dinilai membantu KPH dalam melakukan pengecekan awal sekaligus penanganan ketika ditemukan titik api.
Selain mempercepat respons, keterlibatan masyarakat juga memungkinkan informasi kondisi di lapangan diperoleh lebih cepat. Petugas di tingkat lokal dapat mengetahui apakah titik panas yang terdeteksi melalui pemantauan benar-benar merupakan kebakaran atau memerlukan pengecekan lebih lanjut.
Enggar mengatakan KPH tetap melakukan koordinasi dengan unsur lain dalam penanganan karhutla. Keterlibatan masyarakat, pemerintah kampung dan pihak terkait diperlukan agar penanganan tidak hanya bergantung pada jumlah personel KPH.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....