DPRD Mahulu Pastikan Penggunaan APBD untuk Kesejahteraan Masyarakat

RRI.CO.ID, Mahulu - Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat kepada seluruh pemerintah daerah memberikan dampak terhadap pelaksanaan pembangunan di berbagai wilayah, terutama daerah yang masih bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi tersebut turut dirasakan Kabupaten Mahakam Ulu yang masih membutuhkan dukungan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat.

Ketua DPRD Mahakam Ulu, Devung Paran mengatakan, lembaga legislatif akan melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat agar alokasi anggaran untuk Mahakam Ulu tidak kembali mengalami pemangkasan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keberlangsungan program pembangunan yang telah direncanakan.

“Mahakam Ulu merupakan salah satu daerah yang masih memerlukan perhatian khusus dalam pembangunan, mengingat masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi melalui dukungan anggaran pemerintah,” katanya, Selasa, 16 Juni 2026.

DPRD Mahakam Ulu juga berkomitmen untuk mengawal setiap proses penyusunan dan penggunaan anggaran daerah agar lebih tepat sasaran. Pengawasan dilakukan untuk memastikan belanja pemerintah benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Efisiensi anggaran yang diberlakukan secara nasional dinilai berpotensi memperlambat pelaksanaan sejumlah program prioritas apabila tidak disertai dengan kebijakan yang mempertimbangkan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah. Wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas membutuhkan dukungan fiskal yang lebih besar dibandingkan daerah yang telah berkembang.

“Oleh sebab itu, penambahan anggaran menjadi kebutuhan yang penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Apalagi Mahakam Ulu ini kan wilayah yang jauh dari perkotaan, sehingga fokus pembangunan banyak kendalanya,” ujarnya.

Selain memperjuangkan tambahan anggaran dari pemerintah di tingkat yang lebih tinggi, DPRD mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia melalui perencanaan yang lebih efektif dan efisien. Prioritas belanja diharapkan tetap difokuskan pada sektor-sektor yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat serta pengawasan terhadap penggunaan APBD, DPRD Mahakam Ulu berharap pembangunan di wilayah tersebut dapat terus berjalan meskipun berada di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan tersebut.