Dishub Kubar Terus Lakukan Upaya Penertiban Transportasi Tidak Berizin

RRI.CO.ID, Sendawar - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) terus melakukan penataan sektor transportasi darat, terutama terkait masih adanya angkutan tidak resmi yang beroperasi di wilayah tersebut.

Keberadaan layanan transportasi yang belum memiliki izin resmi ini, menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah dalam upaya menciptakan sistem transportasi yang lebih tertib dan aman bagi pengguna jasa.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Kutai Barat, Rita Nursyandi, mengatakan hingga saat ini masih terdapat sejumlah layanan transportasi yang belum mengantongi izin resmi, seperti travel yang melayani rute Kutai Barat-Samarinda hingga Balikpapan serta sejumlah wilayah antarprovinsi.

“Kalau untuk darat ya yang jelas selama ini travel memang kita akui yang secara resmi ada, tapi yang tidak resmi sangat banyak,” kata Rita, Rabu 10 Juni 2026.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), mengingat kewenangan perizinan angkutan darat berada di tingkat provinsi.

“Kami sudah berkonsultasi dengan pihak provinsi, karena perizinannya kan di provinsi,” ujarnya.

Menurut Rita, keberadaan angkutan tidak resmi tersebut perlu mendapat perhatian karena belum seluruhnya memenuhi ketentuan keselamatan transportasi, termasuk aspek perlindungan penumpang.

“Ini kan berbahaya juga untuk penumpang, mereka tidak ada asuransi, kita tidak tahu pemiliknya siapa,” ucapnya.

Baca Juga: Dishub Kubar Minta Dukungan Pusat untuk Tambah Rambu Keselamatan Jalan

Rita menambahkan, saat ini pemerintah daerah terus melakukan penataan terhadap sistem transportasi darat secara bertahap sesuai kewenangan yang dimiliki.

Di sisi lain, layanan transportasi resmi seperti Damri saat ini telah beroperasi secara rutin dengan jadwal dua kali sehari, pagi dan sore, untuk melayani mobilitas masyarakat antarwilayah.

Kendati demikian, pemerintah daerah juga masih menghadapi tantangan terkait ketersediaan infrastruktur pendukung, salah satunya rencana pengembangan terminal yang saat ini masih dalam tahap kajian lokasi sesuai standar pelayanan transportasi.