Bupati Kubar: Raihan WTP Jadi Instrumen Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

RRI.CO.ID, Sendawar - Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, menegaskan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI harus menjadi momentum memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Menurut Edwin, opini WTP bukan sekadar capaian administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara baik dan terbuka kepada publik.

“Hal ini sebagai salah satu upaya dalam menciptakan good governance khususnya di lingkungan Pemkab Kutai Barat,” kata Frederick Edwin, Jumat 29 Mei 2026.

Ia mengatakan, seluruh organisasi perangkat daerah harus menjadikan capaian tersebut sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Saya berharap capaian ini dijadikan instrumen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Frederick menambahkan, pengelolaan keuangan daerah yang baik harus dibarengi dengan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya.

Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah tetap menjaga disiplin administrasi dan kepatuhan terhadap aturan pengelolaan keuangan negara.

Pemkab Kutai Barat sendiri kembali mempertahankan opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025, sekaligus menjadi raihan ke-11 secara berturut-turut.