DOB Benua Raya Dinilai Belum Mendesak Secara Teknis dan Fiskal

RRI.CO.ID, Sendawar - Anggota DPRD Kutai Barat (Kubar), M Zainuddin Thaib, menilai usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Benua Raya saat ini belum terlalu mendesak untuk direalisasikan.

Menurut dia, terdapat sejumlah aspek teknis, fiskal, dan kebijakan nasional yang masih menjadi tantangan dalam proses pemekaran wilayah tersebut.

“Kalau saya pribadi melihat, pemekaran DOB ini belum terlalu mendesak,” kata Zainuddin Thaib, Rabu 27 Mei 2026.

Ia menjelaskan hingga saat ini pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pembentukan DOB, sehingga seluruh usulan pemekaran daerah memerlukan proses panjang dan dukungan kuat dari berbagai pihak.

Kabupaten Induk Harus Siapkan Anggaran

Selain itu, pemerintah kabupaten induk juga harus menyiapkan dukungan anggaran selama masa persiapan pemerintahan umum apabila DOB benar-benar dibentuk.

“Pertama kabupaten induk harus menyiapkan anggaran untuk pemekaran itu selama masa persiapan pemerintahan umum. Jadi induk harus siap dan ikhlas,” ujarnya.

Selain itu, menurutnya, pembentukan DOB juga berpotensi berdampak terhadap berkurangnya wilayah dan dana bagi hasil (DBH) yang diterima kabupaten induk.

“Kalau kita lihat dari segi peta lebih kecil, apalagi DBH-nya. Kalau berhitung untung ruginya, ya rugi bagi kabupaten induk kalau diadakan DOB itu,” ucap politisi Golkar tersebut.

Zainuddin mengatakan wilayah calon DOB justru memiliki potensi sumber daya yang cukup besar. Ia mencontohkan kontribusi DBH dari kawasan Kecamatan Bentian Besar yang dinilai cukup signifikan.

“Kalau dari segi sumber daya, lebih besar di DOB itu. Karena salah satu kita lihat, seperti di Bentian Besar, DBH yang masuk banyak dari situ,” katanya.

Tak Perlu Dimekarkan karena Dekat IKN

Ia juga menyoroti posisi wilayah calon DOB yang berada di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut tetap berpotensi berkembang melalui intervensi pemerintah pusat seiring pengembangan IKN.

“Kalau kita berpikir secara logika, ngapain harus dimekarkan karena itu pasti akan dibangun oleh pemerintah pusat langsung, baik jalan dan lain sebagainya. Infrastruktur pasti terbangun semua. Karena kalau saya sebut, di sana itu serambinya IKN,” ujarnya.

Zainuddin juga membandingkan usulan DOB Benua Raya dengan pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), yang sebelumnya dinilai memiliki alasan strategis karena berbatasan langsung dengan Malaysia.

“Nah kalau DOB yang mau dimekarkan ini, apa yang mau dijual? Apa yang jadi alasan teknis dan alasan politisnya, kan tidak ada,” katanya.

Meski demikian, ia menegaskan partainya tetap mendukung penuh aspirasi masyarakat terkait usulan pembentukan DOB Benua Raya. Sebelumnya diusulkan ada 7 kecamatan yang masuk dalam daerah otonomi baru tersebut, yakni Bongan, Jempang, Muara Pahu, Penyinggahan, Siluq Ngurai, Bentian Besar dan Muara Lawa.