Wakapolres Mahulu Tekankan Netralitas Personel PAM TPS Piltikam

RRI.CO.ID, Mahulu - Wakil Kepala Kepolisian Resor Mahakam Ulu, Kompol Djoko Purwanto mengingatkan seluruh jajaran kepolisian yang bertugas dalam Pengamanan Tempat Pemungutan Suara pada pemilihan petinggi kampung serentak agar selalu menjunjung tinggi asas netralitas selama tahapan pemungutan suara berlangsung.

Penegasan tersebut disampaikan saat pengarahan kepada personel pengamanan TPS menjelang pelaksanaan pemilihan petinggi kampung serentak di Kabupaten Mahakam Ulu yang digelar di sejumlah kampung pada hari ini, Senin 25 Mei 2026.

Dalam arahannya, Wakapolres menekankan bahwa seluruh anggota Polri wajib menjaga profesionalitas dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada calon tertentu. Menurutnya, netralitas aparat keamanan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.

“Seluruh personel PAM TPS harus menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam kepentingan politik praktis di tingkat kampung. Tugas kita memastikan seluruh tahapan berjalan aman dan tertib,” kata Kompol Djoko Purwanto.

Ia menilai pemilihan petinggi kampung serentak di Mahakam Ulu memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi dibandingkan jenis pemilihan lainnya. Kondisi tersebut dinilai wajar karena pemilihan kepala kampung berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat di lingkungan setempat.

Selain itu, hubungan kekerabatan yang kuat di wilayah kampung juga berpotensi memunculkan gesekan apabila tidak diantisipasi sejak dini. Karena itu, personel pengamanan diminta meningkatkan pendekatan persuasif kepada masyarakat selama bertugas di lapangan.

“Piltikam serentak ini sangat rawan karena menyangkut hubungan keluarga, kelompok dan kepentingan masyarakat secara langsung. Personel harus mampu menjadi penengah dan menjaga situasi tetap kondusif,” ujarnya.

Polres Mahakam Ulu juga telah menyiapkan pola pengamanan terpadu bersama unsur TNI dan pemerintah daerah guna mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan petinggi kampung serentak di 24 kampung yang mengikuti pergantian kepala kampung tahun 2026.

Selain fokus pada pengamanan TPS, aparat kepolisian turut melakukan pemetaan potensi gangguan keamanan dan langkah deteksi dini di sejumlah wilayah yang dianggap memiliki tingkat persaingan tinggi antar calon. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik sosial maupun gangguan kamtibmas selama proses pemilihan berlangsung.