RRI.CO.ID, Mahulu - Ketua DPRD Mahakam Ulu, Devung Paran, menegaskan bahwa rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bukan sekadar agenda formal. Menurutnya, forum tersebut memiliki makna strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah ke depan.
Ia menyebutkan bahwa setiap pembahasan Raperda harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan keseriusan oleh seluruh anggota dewan. Hal ini penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Devung menekankan bahwa pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus dilakukan secara cermat dan komprehensif. RPJMD menjadi pedoman utama pembangunan selama lima tahun ke depan.
“RPJMD bukan hanya dokumen perencanaan biasa, tetapi menjadi arah kebijakan pembangunan yang harus disusun secara matang dan akuntabel,” ujarnya, Selasa, 31 Maret 2026.
Dalam rapat paripurna tersebut, DPRD juga mendorong adanya sinkronisasi antara program daerah dan kebijakan pemerintah pusat. Sinkronisasi ini dinilai penting agar pembangunan dapat berjalan selaras dan efektif.
Devung menambahkan bahwa transparansi dalam proses pembahasan menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik, setiap program yang dirancang harus realistis dan dapat diimplementasikan. Ia meminta seluruh pihak untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat Mahakam Ulu,” katanya.
Dengan pembahasan yang matang, DPRD berharap RPJMD dapat menjadi landasan yang kuat bagi kemajuan daerah. Pemerintah daerah dan legislatif diharapkan dapat terus bersinergi demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....