RRI.CO.ID, Mahulu - Pemerintah daerah pada prinsipnya akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat. Hal ini termasuk dalam mekanisme pembelajaran dan pelaksanaan program nasional di sektor pendidikan.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Dengan demikian, pelaksanaan program diharapkan berjalan selaras dan efektif.

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus memantau perkembangan kebijakan nasional. Langkah ini dilakukan agar daerah dapat segera beradaptasi saat kebijakan resmi diberlakukan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mahakam Ulu, Samson Batang, menyampaikan bahwa kesiapan daerah tetap disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Terutama terkait tantangan geografis yang dihadapi.

“Pada prinsipnya kami akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat, termasuk dalam mekanisme pembelajaran dan pelaksanaan program pendidikan,” ujarnya, Senin, 30 Maret 2026.

Ia menjelaskan bahwa kondisi geografis Mahakam Ulu menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. Akses dan infrastruktur yang terbatas membutuhkan penyesuaian teknis yang matang.

Pemerintah daerah juga akan mengkaji berbagai skenario agar kebijakan tetap berjalan efektif. Hal ini penting untuk memastikan tidak ada daerah yang tertinggal dalam penerapan program pendidikan.

“Dengan kondisi geografis Mahakam Ulu yang memiliki tantangan akses dan infrastruktur, implementasi kebijakan pembelajaran daring nantinya diperkirakan memerlukan penyesuaian teknis agar tetap berjalan efektif,” katanya.