RRI.CO.ID, Mahulu - Wacana penerapan sekolah daring disebut menjadi bagian dari strategi nasional untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan ini dinilai sebagai langkah efisiensi di tengah berbagai tantangan energi.

Meski demikian, pemerintah pusat hingga kini masih dalam tahap kajian. Keputusan final terkait penerapan kebijakan tersebut juga belum ditetapkan secara resmi.

Sejumlah daerah mulai merespons wacana tersebut dengan melakukan berbagai persiapan. Salah satunya Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mahakam Ulu, Samson Batang, menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung kebijakan tersebut. Namun, pelaksanaannya tetap menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat.

“Kalau pembelajaran daring ini diberlakukan sesuai aturan dari pemerintah pusat, kami siap melaksanakan. Namun saat ini kami masih menunggu surat edaran resmi,” ujar Samson, Senin, 30 Maret 2026.

Ia menegaskan bahwa kesiapan daerah mencakup berbagai aspek pendukung. Mulai dari kesiapan tenaga pengajar hingga infrastruktur jaringan di wilayah masing-masing.

Pemerintah daerah juga mempertimbangkan kondisi geografis Mahakam Ulu yang masih memiliki keterbatasan akses internet. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan pembelajaran daring secara menyeluruh.

“Pada prinsipnya kami siap, namun tetap menunggu keputusan resmi agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan kendala,” ucapnya.