RRI.CO.ID, Mahulu - Kebijakan yang membatasi guru sekolah swasta untuk mengikuti seleksi PPPK maupun CPNS menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu. Kondisi ini dinilai berdampak pada kepastian karier dan kesejahteraan tenaga pengajar non-PNS.

Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mahakam Ulu mulai mengambil langkah strategis guna menyikapi persoalan tersebut. Salah satunya dengan mendorong sekolah swasta untuk bertransformasi menjadi sekolah negeri.

Langkah ini diarahkan langsung kepada yayasan yang menaungi sekolah swasta di wilayah Mahakam Ulu. Pemerintah berharap perubahan status ini dapat membuka akses lebih luas bagi guru untuk mendapatkan hak sebagai aparatur sipil negara.

Kepala Disdikbud Mahulu, Samson Batang, menyatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan solusi jangka menengah yang realistis di tengah keterbatasan regulasi saat ini.

“Perubahan status sekolah swasta menjadi negeri adalah langkah strategis agar para guru memiliki peluang lebih jelas dalam mendapatkan pengakuan dan kesejahteraan,” ujarnya, Kamis, 26 Maret 2026.

Ia menjelaskan, selama ini banyak guru di sekolah swasta yang tidak dapat mengikuti seleksi PPPK maupun CPNS karena terkendala status kelembagaan. Hal ini berimbas pada terbatasnya akses mereka terhadap jenjang karier yang lebih pasti.

Selain itu, pemerintah daerah juga menilai bahwa peningkatan status sekolah akan berdampak pada kualitas layanan pendidikan. Dengan menjadi sekolah negeri, pengelolaan dan pembiayaan diharapkan lebih terjamin.

“Dengan status negeri, hak-hak guru bisa lebih terakomodasi dan sistem pendidikan juga menjadi lebih kuat,” katanya.

Disdikbud Mahulu berharap yayasan dapat merespons dorongan ini secara positif demi masa depan tenaga pendidik. Upaya tersebut juga diharapkan mampu memperkuat kualitas pendidikan di daerah secara menyeluruh.