Anggaran Bankeu Turun Drastis, DPRD Ajak Pemkab Mahulu Duduk Bersama
- 28 Feb 2026 17:05 WIB
- Sendawar
RRI.CO.ID, Mahulu - Belum lama ini, Komisi III DPRD Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) melakukan kunjungan kerja ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk meninjau program Bantuan Keuangan (Bankeu) dari pemerintah pusat dan provinsi bagi kabupaten Mahulu pada 2026.
Ketua Komisi III, Hendikus Keling, dan anggota lainnya, termasuk Petrus Hingang, Martina Wau, Agustinus Tului, Subhan Nor, Weny, hadir dalam kunjungan kerja yang dikoordinatori oleh Wakil Ketu II DPRD Mahulu, Desiderius Dalung Lasah tersebut.
Dikonfirmasi pada Sabtu 28 Februari 2026, Desiderius Dalung Lasah, mengatakan, pada 2026 bantuan keuangan yang diterima Mahulu menurun drastis menjadi sekitar Rp5 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan Rp50 miliar yang diterima tahun sebelumnya.
“Setelah melihat paparan program pemerintah pusat dan provinsi terkait dana alokasi khusus atau Bankeu, kami mempertanyakan mengapa bantuan keuangan tahun ini menurun drastis,” kata Desi.
Pemkab Harus Siapkan Perencanaan Pembangunan yang Matang
Penurunan ini menjadi perhatian serius komisi untuk memastikan pembangunan tidak terganggu. Ia menambahkan beberapa faktor terkait fiskal dan tahapan pengusulan menjadi penyebab utama penurunan tersebut.
Menurut Desi, situasi ini menekankan pentingnya Pemkab Mahulu menyiapkan perencanaan pembangunan yang matang sebelum mengajukan usulan Bankeu atau DAK. Semua persyaratan teknis harus lengkap agar usulan bisa diperjuangkan hingga tingkat provinsi dan pusat.
“Harapannya ke depan, pemerintah dan DPRD Mahulu bisa duduk bersama membahas rencana pembangunan yang tidak bisa dicover APBD, sehingga bisa diperjuangkan bersama di provinsi bahkan sampai ke pusat,” ujarnya.
Desi menegaskan perlunya strategi bersama agar usulan pembangunan tidak berhenti di tingkat administrasi. Selain itu, ia juga menyampaikan tantangan selama ini, di mana komunikasi dengan provinsi dan pusat sering terhambat karena data teknis yang dibutuhkan tidak lengkap.
“Selama ini komisi tiga DPRD Mahulu sering melukakan komunikasi-komunikasi terkait pembanguna. Tetapi ketika ditanya terkait persyratan disitulah kami mentok, karena beberapa kali kami melakukan kunjungan kerja di provinsi dan pusat, jujur kami tidak dibekali dengan data lengkap,” ucapnya.
Pembangunan Diharap Berdampak Bagi Masyarakat
Desi menekankan, pembangunan Mahulu tidak hanya bergantung pada anggaran APBD lokal, tetapi juga pada kemampuan memperjuangkan dana transfer dari pusat. Tanpa perencanaan matang dan data lengkap, alokasi bantuan bisa terhambat dan tidak optimal.
Karena itu polisiti Golkar tersebut berharap agar setiap program pembangunan bisa dilaksanakan dengan baik dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Sinergi antara Pemkab, DPRD, dan pemerintah provinsi serta pusat menjadi kunci keberhasilan pembangunan Mahulu ke depan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....