Pemda Mahulu Upayakan Lobi Pusat Perjuangkan Akses Jalan
- 28 Feb 2026 07:53 WIB
- Sendawar
RRI.CO.ID, Mahulu - Kebutuhan utama di Kabupaten Mahakam Ulu hingga saat ini masih bertumpu pada pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal tersebut dinilai penting mengingat Mahulu berada di wilayah perbatasan dengan kondisi geografis yang cukup menantang dan aksesibilitas yang masih terbatas.
Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan, menyampaikan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan darat yang merata hingga menjangkau kampung-kampung, menjadi langkah krusial dalam mendorong kemajuan daerah. Menurutnya, konektivitas antarwilayah akan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia menjelaskan, keterbatasan akses selama ini berdampak pada tingginya biaya logistik dan terhambatnya distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut juga memengaruhi pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan yang membutuhkan dukungan infrastruktur memadai.
“Ketersediaan akses jalan darat yang memadai akan membuka keterisolasian wilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta menekan biaya logistik kebutuhan pokok masyarakat,” ujar Angela, Sabtu, 28 Februari 2026.
Selain itu, akses jalan yang baik juga dinilai mampu meningkatkan mobilitas masyarakat serta mempercepat akses terhadap fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan. Pemerintah daerah memandang pembangunan infrastruktur sebagai investasi jangka panjang yang akan memberikan dampak luas bagi masyarakat perbatasan.
Di sisi lain, pembangunan SDM menjadi agenda strategis yang berjalan seiring dengan pembangunan fisik. Pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pelayanan kesehatan agar masyarakat mampu memanfaatkan peluang ekonomi yang terbuka.
Angela menegaskan bahwa percepatan pembangunan jalan tidak sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Sebagian besar pembangunan jalan berstatus nasional sehingga berada di bawah tanggung jawab pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Karena itu kami terus melakukan pendekatan dan lobi kepada pemerintah provinsi dan pusat agar percepatan pembangunan jalan di Mahulu dapat segera direalisasikan,” katanya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....