Wabup Mahulu Ikuti Rakor Penguatan Indeks Keamanan Laut di Balikpapan

RRI.CO.ID, Mahulu - Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk, mengikuti Rapat Koordinasi Identifikasi Penguatan Dimensi Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) Tahun 2026 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia di Grand Jatra Hotel, Balikpapan.

Rakor tersebut menjadi ruang strategis bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyelaraskan kebijakan serta merumuskan langkah konkret guna memperkuat dimensi keamanan laut sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional lima tahunan. Forum ini juga membahas indikator dan strategi penguatan IKLN yang terintegrasi lintas sektor.

Dirilis dari prokopim.mahakamulukab.go.id, Suhuk menegaskan bahwa meskipun Kabupaten Mahakam Ulu tidak memiliki wilayah laut, keikutsertaan daerah tetap relevan dan penting dalam mendukung penguatan keamanan nasional secara menyeluruh. Ia menyebutkan bahwa pendekatan keamanan laut saat ini bersifat komprehensif dan tidak lagi terbatas pada kawasan pesisir.

“Walaupun Mahakam Ulu tidak memiliki wilayah laut, kami memandang partisipasi dalam rakor ini tetap penting karena pendekatan keamanan laut kini mencakup wilayah daerah aliran sungai yang memiliki keterkaitan langsung dengan ekosistem laut,” ucap Suhuk, Jumat, 27 Februari 2026.

Menurutnya, daerah aliran sungai (DAS) memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta mendukung rantai distribusi logistik dari dan menuju wilayah laut. Oleh sebab itu, penguatan dimensi keamanan laut juga memerlukan dukungan daerah hulu seperti Mahakam Ulu.

Ia menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam implementasi RPJMN 2025–2029, khususnya dalam memperkuat indikator keamanan laut yang berkelanjutan dan terukur.

“Penguatan keamanan laut harus dipandang sebagai tanggung jawab bersama, termasuk daerah hulu yang berperan menjaga kualitas lingkungan dan kelancaran distribusi yang terhubung hingga ke wilayah laut,” ujarnya.

Melalui partisipasi dalam rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berkomitmen untuk mendukung kebijakan nasional dengan memperkuat pengelolaan lingkungan, menjaga stabilitas wilayah, serta memastikan pembangunan daerah tetap selaras dengan agenda pembangunan nasional.