RRI.CO.ID, Long Bagun -Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menegaskan pentingnya sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten agar program yang dijalankan terintegrasi dan tepat sasaran. Hal tersebut mengemuka dalam konsultasi publik penyusunan RKPD Tahun 2027 yang berlangsung dinamis.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Mahakam Ulu, Agustinus Teguh Santoso, menyampaikan forum tersebut diwarnai berbagai masukan kritis dari peserta, termasuk anggota DPRD, yang menyoroti sejumlah persoalan mendasar di daerah.

Menurutnya, tema pembangunan tahun 2027 difokuskan pada peningkatan pelayanan dasar dan penguatan kelembagaan, mulai dari tingkat kampung, kecamatan, hingga kabupaten. Seluruh masukan akan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah untuk diterjemahkan dalam program pembangunan.

“Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu harus fokus pada pelayanan dasar dan penguatan kelembagaan. Ini nanti menjadi perhatian dalam penyusunan RKPD 2027,” ujarnya kepada rri.co.id, pada Jumat 27 Februari 2026.

Salah satu isu yang disorot dalam forum tersebut adalah penyediaan air bersih yang dinilai belum merata. Ia menjelaskan, pemenuhan air bersih merupakan standar pelayanan minimal yang menjadi tanggung jawab Dinas PUPR melalui UPTD SPAM yang telah beroperasi di beberapa wilayah seperti Mamahak Teboq, Mambes, dan Long Pahangai.

Meski demikian, ia mengakui belum seluruh kampung terlayani karena luasnya wilayah Mahakam Ulu. Untuk daerah yang memiliki sumber mata air pegunungan, sistem pipanisasi berbasis gravitasi dinilai lebih efektif dan berbiaya lebih rendah dibanding pengolahan air Sungai Mahakam yang membutuhkan biaya tinggi.

Pemerintah daerah, lanjutnya, akan mencatat seluruh aspirasi terkait kebutuhan air bersih dan menyampaikannya kepada OPD terkait agar menjadi prioritas program. Penyediaan air bersih ditegaskan sebagai hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi secara bertahap dan berkelanjutan.