Disnakertrans Kubar Belum Terima Laporan PHK Massal imbas RKAB Tambang
- 27 Jul 2026 13:02 WIB
- Sendawar
RRI.CO.ID, Sendawar - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kutai Barat (Kubar), menegaskan hingga saat ini belum menerima laporan resmi dari perusahaan terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal akibat penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sektor pertambangan batu bara.
Plt. Kepala Disnakertrans Kubar, Welsi, mengatakan, pihaknya memahami adanya informasi yang berkembang mengenai potensi PHK dalam jumlah besar. Namun, Disnakertrans Kubar, hanya dapat menyampaikan data berdasarkan laporan resmi yang diterima dari perusahaan, bukan berdasarkan isu yang beredar.
“Saya menanggapi terkait isu kemungkinan itu. Tetapi yang saya sampaikan, terkait informasi PHK karyawan, dimana sampai sekarang ini berada di kisaran 2.080-an. Itu berdasarkan laporan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kutai Barat,” kata Welsi, Senin 27 Juli 2026.
Ia menyebut angka PHK tersebut mengalami peningkatan dibandingkan data sebelumnya yang berada di kisaran 2.065 pekerja. Meski demikian, Welsi belum dapat memastikan kebenaran informasi mengenai potensi PHK hingga puluhan ribu pekerja, karena belum ada laporan maupun analisis resmi yang diterima Disnakertrans Kubar.
“Saya tidak bisa berkomentar lebih lanjut atau berandai-andai, karena kita berbicara berdasarkan data. Dari perusahaan-perusahaan yang ada, belum ada analisa seperti itu maupun laporan akan melakukan PHK secara masif,” ujarnya.
Menurut Welsi, perusahaan yang melakukan PHK umumnya menyampaikan alasan berupa penyesuaian RKAB. Kondisi tersebut dapat terjadi apabila usulan RKAB tidak disetujui atau target produksi perusahaan dikurangi oleh pemerintah pusat sehingga berpengaruh terhadap kebutuhan tenaga kerja.
Meski demikian, ia berharap kondisi tersebut tidak berkembang menjadi PHK dalam skala besar di Kubar. Sebab, apabila terjadi pengurangan tenaga kerja secara masif, dampaknya diperkirakan akan dirasakan luas, mulai dari meningkatnya angka pengangguran hingga melemahnya aktivitas ekonomi daerah.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....