RRI.CO.ID, Sendawar – Pembangunan Bendungan Muara Asa di kecamatan Barong Tongkok, kini menjadi tumpuan harapan bagi Kabupaten Kutai Barat (Kubar) untuk memutus rantai ketergantungan pangan dari luar daerah. Proyek strategis ini diproyeksikan tidak hanya akan mengatasi krisis beras kronis, tetapi juga membawa Kubar menuju kemandirian pangan sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dosen Pusat Pelatihan Air Minum dan Stasiun Teknologi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Bekasi, Prof. Edwin Halim mengatakan, pengoperasian bendungan ini merupakan solusi konkret untuk menutup defisit beras tahunan yang saat ini mencapai 19.000 ton.

Dengan desain teknis yang mampu mengairi 2.500 hektare sawah, Bendungan Muara Asa diprediksi akan meningkatkan produksi beras hingga 33.000 ton per tahun.

"Jika kita asumsikan produktivitas rata-rata 4 ton per hektare, maka angka 33.000 ton ini sangat signifikan. Mengingat konsumsi daerah berada di level 22.000 ton, Kubar berpeluang meraup surplus hingga 11.000 ton yang akan memperkuat ekonomi daerah pasca-tambang," ujar Prof. Edwin di kantor bupati Kubar, Senin, 23 Februari 2026.

Ketua Bidang Sertifikasi pada Ikatan Ahli Teknik Sanitasi dan Teknik Lingkungan Indonesia, Kaltim ini menjelaskan, meski Detail Engineering Design (DED) senilai Rp128 miliar telah rampung sejak 2013 melalui dana APBN, realisasi fisik bendungan ini terus terhambat. Puncaknya pada 2019, rencana lelang proyek terpaksa dibatalkan karena anggarannya dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19.

“Untuk menyelamatkan pasca-tambang ini hanya ada dua alternatif, yaitu ketanaman pangan dan hasil pertanian, kedua, pariwisata. Nah, saya punya solusi untuk ketanaman pangan yang praktis dan cepat, yaitu bangun Bendungan Muara Asa, perbaiki eksisting irigasi Bongan dan daerah irigasi Gadur,” kata Dosen Politeknik Negeri Samarinda, Program Studi Teknik Mesin dan Studi Maritim tersebut.

Kondisi ini mendapat perhatian serius dari Senator DPD RI, Yulianus Henock Sumual. Ia berkomitmen untuk membawa usulan percepatan ini ke Kementerian Pertanian dan kementerian terkait lainnya.

"Infrastruktur air adalah kunci utama untuk menyelamatkan petani Kubar yang kini terjepit oleh ekspansi perkebunan sawit korporasi. Jadi kalau bapak sudah punya RAB dan DED, coba kasi ke saya biar kita perjuangkan di pusat," ucap Henock.

Urgensi pembangunan ini kian terasa mengingat harga beras di pasar lokal kian melambung di kisaran Rp18.000 hingga Rp19.000 per kilogram akibat tingginya biaya logistik.

Program Cetak Sawah Rakyat: Solusi Taktis Kementan

Beriringan dengan rencana besar tersebut, Kementan RI menawarkan program Cetak Sawah Rakyat sebagai strategi percepatan di tingkat petani. Tenaga Ahli Menteri Pertanian RI, Anny Mulyani, menjelaskan bahwa program ini difokuskan pada optimalisasi lahan milik masyarakat melalui tahap Survey Investigation Design (SID).

"Kami akan memetakan lahan milik warga yang benar-benar potensial. Melalui SID, tim ahli akan menentukan kelayakan teknis, mulai dari ketersediaan sumber air hingga pembangunan sistem irigasi yang tepat," ujar Anny saat meninjau persawahan Rapak Oros, Sabtu, 21 Februari 2026.

Anny mengaku Kementan telah menyiapkan berbagai skema bantuan infrastruktur pendukung yang mencakup sistem irigasi perpompaan untuk lahan di dataran tinggi, pembangunan embung dan dam parit bagi wilayah lahan kering, hingga optimasi lahan rawa melalui normalisasi saluran serta pembangunan pintu air di area yang rawan tergenang.

Anny menilai, target kemandirian pangan untuk 189 ribu jiwa penduduk Kubar sangat realistis jika 2.500 hektare lahan mampu dikelola secara optimal. Saat ini, dari total baku sawah sekitar 1.800 hektare, banyak yang belum tergarap maksimal atau justru beralih fungsi menjadi lahan sayuran hingga sawit.

"Indeks pertanaman kita masih rendah, mayoritas baru satu kali tanam setahun. Kami mendorong para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk aktif mendata kebutuhan petani, mulai dari alat mesin pertanian (alsintan) hingga masalah keasaman tanah," katanya.

Langkah masif ini sejalan dengan mandat Perpres Nomor 64 Tahun 2022 yang menetapkan Kutai Barat sebagai kawasan ketahanan pangan penyangga IKN. Transformasi dari sektor ekstraktif menuju sektor agraris yang berkelanjutan kini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bagi masa depan Kutai Barat.