RRI.CO.ID, Sendawar - Masalah kemiskinan di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) kini menjadi sorotan serius pemerintah pusat. Pasalnya angka kemiskinan di Kubar mencapai 9,56 persen atau sekitar 13.000 lebih jiwa dan biaya hidup yang tinggi.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Kabupaten Kubar untuk meninggalkan pola kerja ego sektoral dan beralih ke kerja kolaboratif yang lebih terintegrasi.

Analis SDM pada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Ira Hayatunisma, mengungkapkan bahwa kemiskinan merupakan akar masalah dari berbagai persoalan sosial lainnya di Kubar, mulai dari rendahnya daya beli hingga kasus stunting.

Ira menyoroti fakta bahwa garis kemiskinan di Kubar mencapai Rp738.000 per kapita per bulan. Angka ini mencerminkan betapa mahalnya biaya hidup di daerah penghasil minerba tersebut.

"Batas BPS itu rata-rata Rp600 ribu, tapi di Kubar Rp700 ribu itu dianggap rendah banget, hampir sama dengan Rp300-400 ribu di Jawa. Masalahnya, banyak warga yang sudah bekerja tapi penghasilannya pas-pasan atau kita sebut working poor. Pendapatan mereka tidak maksimum karena rantai distribusi yang dikuasai makelar," ujar Ira dalam forum FGD Strategi Penguatan SDM di Aula ATJ, Kamis, 12 Februari 2026.

Ia mendorong optimalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai tangan pertama yang menyerap hasil tani dan ternak warga. "Rantai pasoknya harus dipotong. Ini juga sesuai permintaan Pak Presiden untuk penguatan ketahanan pangan di tengah isu krisis dunia," katanya.

Ira mengkritik perilaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih bekerja secara "silo" atau sendiri-sendiri. Menurutnya, ketidaksinkronan antar-dinas menyebabkan pemborosan anggaran yang besar namun minim dampak bagi masyarakat.

"OPD kebanyakan jalan sendiri-sendiri. Akhirnya jadi pemborosan dan tidak efektif. Duit habis banyak, tapi angka kemiskinan tidak turun-turun. Padahal lokusnya sama, tapi rapatnya ganti-gantian," kata Ira.

Ia menyarankan agar Pemkab Kubar melakukan kegiatan capacity building atau retreat bersama untuk menyelaraskan ide. "Gak usah mahal-mahal, pinjam tempat Danramil buat retreat biar pembantu pimpinan di daerah ini saling mengobrol dan satu visi."

Menanggapi hal tersebut, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Litbang Kubar, Apriani, mengakui adanya irisan program antar-OPD yang selama ini belum terintegrasi maksimal. Ia memastikan langkah sinkronisasi akan menjadi prioritas pada perencanaan anggaran mendatang.

"Kita coba selaraskan di tahun 2027 dan perubahan 2026 agar tidak terjadi pemborosan. Intervensi harus terintegrasi. Selama ini mungkin kegiatannya mirip, seperti edukasi remaja oleh satu dinas dan penanganan kesehatan oleh dinas lain. Jika disatukan, anggaran kita akan jauh lebih hemat," kata Apriani.

Apriani menambahkan bahwa penyelarasan ini penting untuk menerjemahkan prioritas nasional ke dalam program daerah. "Kemendagri memahami kondisi kita, dan kita juga harus bisa menyinergikan program pusat agar isu strategis seperti kemiskinan dan stunting bisa tuntas dengan kerja bersama," ujarnya.