RRI.CO.ID, Pati - Kondisi pedagang kaki lima di berbagai daerah mendorong anggota DPRD Pati Joni Kurnianto ST MMT menelitinya dalam disertasi. Penelitian tersebut menyoroti pentingnya kekuatan regulasi pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan usaha kecil sekaligus mendorong ekonomi lokal.

Joni Kurnianto menjelaskan fenomena naik turunnya jumlah pedagang kaki lima menunjukkan kebijakan penataan belum berjalan konsisten. Banyak kebijakan justru memaksa relokasi tanpa pembinaan yang memadai bagi pelaku usaha kecil.

“Disertasi saya membahas kekuatan regulasi PKL dalam peningkatan ekonomi lokal karena keberadaan mereka harus dibina. Pedagang kaki lima tidak boleh diperlakukan sekadar objek penertiban tanpa strategi pemberdayaan berkelanjutan dari pemerintah,” ujar Joni, saat memaparkan penelitian desertanya, pada diskusi ramadhan bertajuk "Urgensi Jurnalisme Data", di RM Pawon Simbah Pati, Jumat petang, 6 Maret 2026..

Menurut Joni, penataan pedagang kaki lima memerlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, serta perwakilan PKL. Musyawarah bersama penting sebelum pemerintah mengambil keputusan terkait relokasi, penutupan, maupun pemberdayaan lokasi usaha.

Joni menilai pedagang kaki lima berperan besar menjaga perputaran ekonomi masyarakat hingga tingkat lingkungan terkecil. Aktivitas mereka membuka peluang kerja luas sehingga ekonomi tetap bergerak bahkan ketika kondisi ekonomi nasional melemah.

“Kawasan PKL di Alun-Alun Kembangjoyo di Kabupaten Pati yang dahulu menampung sekitar tiga ratus enam puluh pedagang. Saat ini jumlah pedagang di kawasan tersebut tersisa sekitar dua puluh sehingga menunjukkan perlunya evaluasi kebijakan penataan,” ujarnya.

Joni juga menyoroti perlunya dukungan fasilitas serta pemeliharaan kawasan agar pedagang dapat bekerja aman dan nyaman. Ia menilai pemerintah tidak boleh membebankan seluruh tanggung jawab kebersihan dan perawatan kepada para pedagang kecil.

Melalui disertasinya, pihaknya mendorong lahirnya regulasi yang mewajibkan kolaborasi pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, serta PKL. Ia meyakini pendekatan bersama tersebut mampu menjaga keberlangsungan usaha rakyat sekaligus memperkuat ekonomi lokal.(APB/royce)