RRI.CO.ID, Saumlaki - Setelah penyerahan dokumen, para tetua adat melaksanakan doa adat sebelum prosesi Sweri dilakukan di area penampungan kayu. Benda adat berupa pucuk daun kelapa dan pucuk daun enau yang sebelumnya telah melalui proses ritual kemudian ditancapkan di sekitar lokasi penampungan kayu.
Perempuan adat turut mengambil bagian dalam prosesi tersebut dengan memercikkan campuran sagu (kede) dan sirih/garam (sire) di sekitar area. Bagi masyarakat yang menjalankan mekanisme adat tersebut, Sweri atau Wampe dipahami sebagai bentuk larangan terhadap objek maupun wilayah yang telah dikenai ritual.
Forum karena itu meminta pihak perusahaan menghormati Sweri. Sebagai bagian dari tata nilai masyarakat adat dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan larangan adat tersebut.
Simon menegaskan, prosesi Sweri di Lokpon tidak dimaksudkan sebagai klaim terhadap wilayah adat Desa Wermatang. Menurut dia, objek Sweri adalah kayu yang disebut berasal dari wilayah petuanan masyarakat adat Wertamrian.
“Kami Sweri kayunya karena kayu itu berasal dari wilayah masyarakat adat Wertamrian. Bukan Sweri terhadap petuanan lokasi Lokpon karena itu bukan milik kami, tetapi merupakan wilayah DesaWermatang,” katanya.
Sebelum kegiatan dilaksanakan, Forum menyatakan telah menyampaikan laporan dan meminta izin kepada Kepala Desa Wermatang. Sebagai pimpinan pemerintahan di wilayah tersebut.
Forum juga menyebut, berdasarkan informasi yang disampaikan perwakilan PT KJB kepada mereka, kayu yang berada di Lokpon berasal dari sekitar kilometer 30 yang disebut merupakan wilayah hutan petuanan Wertamrian. Atas dasar informasi tersebut, para tetua adat kemudian melaksanakan Sweri terhadap kayu yang berada di lokasi penampungan.
Selain menyampaikan penolakan terhadap aktivitas perusahaan. Forum menyatakan enam desa tersebut telah menyatakan pencabutan dukungan, persetujuan, atau kesepakatan sebelumnya yang pernah diberikan, baik secara lisan maupun tertulis
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....