Target Naik di Atas 50%, Sekda Brampi Moriolkossu Tegaskan Komitmen OPD

‎RRI.CO.ID, Saumlaki - Penguatan posisi strategis Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai beranda depan NKRI terus dimatangkan. Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP Republik Indonesia melalui Deputi Bidang Pengelola Potensi Kawasan Perbatasan menggelar Rapat Indonesia Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan – Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan Laut IPKP PPKP di Ruang Rapat Kantor Badan Pengelola Perbatasan Daerah BPPD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Rabu, 24 juni 2026.

‎

‎Rapat strategis ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Moriolkossu, SH. Turut mendampingi Deki Sahputera, S.SIT, MT, Perencana Ahli Madya pada Asdep Potensi Kawasan Perbatasan Laut BNPP selaku Ketua Tim, dan Kepala BPPD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Junus Fredek Batlajery, SH.

‎

‎Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Brampi Moriolkossu menegaskan urgensi Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan sebagai instrumen vital pembangunan daerah perbatasan.

‎

‎‎"Harus saya tegaskan bahwa indeks pengelolaan kawasan perbatasan yang sebenarnya merupakan satu instrumen untuk mengukur keberhasilan dan kemandirian dari suatu wilayah yang ada pada perbatasan. Pengukurannya itu baik dari perspektif ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya, "katanya.

‎Moriolkossu menyebut, seluruh OPD yang hadir memiliki peran krusial dalam penilaian IPKP. dan seluruh Pimpinan OPD memiliki kewajiban untuk mencapai kinerja yang perlu optimal.

‎

‎Moriolkossu meminta komitmen penuh seluruh pimpinan OPD untuk meningkatkan capaian kinerja IPKP pada tahun 2026. mewujudkan kualitas kinerja yang lebih meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 50 %, namun tahun 2026 perlu dimaksimalkan.

"‎Saya minta Tim BNPP yang dipimpin Deki Sahputera ditindaklanjuti secara serius. “Sehingga apapun yang akan diarahkan nanti oleh Pak Deki dan semua teman-teman berkaitan dengan indeks pengelolaan kawasan perbatasan ini, kami minta dukungan dari Bapak-Ibu untuk dapat mengikuti secara baik dan kemudian akan menindaklanjuti apa yang diharapkan. Sehingga ke depan nanti apabila kita dievaluasi berkaitan dengan indeks pengelolaan kawasan ini bisa naik lebih dari 50%.," ajaknya.

‎

‎Menutup sambutannya, Sekda Kepulauan Tanimbar Brampi Moriolkossu berharap agar evaluasi IPKP PPKP juga dikaitkan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

“Kebetulan saya juga berharap rapat-rapat berkaitan dengan evaluasi juga dikaitkan dengan penilaian untuk pelayanan publik kita, "ucap Moriolkossu.

‎

‎Rapat IPKP PPKP ini bertujuan untuk membantu melakukan pengukuran pemenuhan layanan pengelolaan kawasan pada Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan Saumlaki, dengan deliniasi Kecamatan Tanimbar Selatan dan Tanimbar Utara sebagai kecamatan prioritas perbatasan. Hasil pengukuran indeks ini akan menjadi dasar BNPP dan kementerian terkait dalam mengintervensi pembangunan kawasan perbatasan agar lebih terarah dan berdampak langsung bagi masyarakat Duan Lolat.

‎

‎Turut hadir Tim BNPP RI lainnya: Susilawati, S.Pd. Rohani Manurung, S.Ak. M.A.P., Alam Mutakin, S.Ak. dan Nirma Listiana, S.I. Kom. Rapat ini juga melibatkan pimpinan OPD teknis, di antaranya Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Camat Tanimbar Utara, dan Camat Tanimbar Selatan.