RRI.CO.ID, Tual - Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan bahwa regulasi yang berkualitas adalah pilar utama percepatan pembangunan daerah. Tanpa landasan hukum yang kuat, setiap kebijakan pembangunan akan berjalan tanpa kepastian dan berisiko menimbulkan konflik sosial.

Dalam dialog Maluku Tenggara Menyapa RRI Tual, Pejabat Fungsional Analis Hukum, Rahel S. Farfar, S.H., menjelaskan bahwa regulasi bukan sekadar pasal di atas kertas. Aturan yang baik berfungsi sebagai instrumen untuk menggerakkan birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Rahel menekankan, "Landasan hukum yang baik itu menggerakkan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, kemudian pembangunan dan pelayanan publik terutama di Kabupaten Maluku Tenggara."

Ke depannya, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berkomitmen untuk memastikan setiap peraturan daerah (Perda) yang disusun harus bersifat jelas, adil, dan tidak multitafsir. Langkah ini diambil untuk menciptakan iklim investasi yang sehat.

Dengan kepastian hukum yang tertata, diharapkan pembangunan di Maluku Tenggara dapat berlangsung efektif. Sinergi antara pembuat kebijakan dan implementasi di lapangan menjadi kunci utama keberhasilan daerah.