RRI.CO.ID, Saumlaki - Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jauwerisa kembali menegaskan sikap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sikap tersebut mengenai keberadaan HPH PT KJB di Yamdena.
“Saya perlu tegaskan kembali bahwa sikap kami sejak awal adalah tolak HPH di Yamdena,” katanya.
Namun, menurut Bupati, penghentian atau penutupan HPH secara permanen. Tetap membutuhkan dasar administratif dan hukum yang kuat.
“Untuk menutup HPH ini butuh dukungan administrasi yaitu bukti-bukti pelanggaran. Saya sudah sampaikan juga kemarin untuk disiapkan,” katanya.
Atas dasar itu, pemerintah daerah akan mengumpulkan data dan bukti terkait aktivitas PT KJB di lapangan. Sebagai bahan pemeriksaan dan evaluasi.
Pemkab juga merencanakan kunjungan bersama ke lokasi kegiatan PT KJB dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, Forum Gerakan Save Hutan Yamdena serta DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dan DPRD Provinsi Maluku sesuai kewenangannya.
Hutan Yandena yang sekaligus menjadi paru-paru di Tanimbar hingga Maluku Barat Daya. Perlu terus dijaga dan dilestarikan untuk kepentingan masyarakat umum.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....