Klaim Petuanan Diminta Diverifikasi

RRI.CO.ID, Saumlaki - Ketua Divisi Hukum Forum Gerakan Save Hutan Yamdena, Johanis Malindir. Turut menyoroti persoalan klaim petuanan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan aktivitas PT KJB.

Menurut Johanis, terdapat klaim bahwa lokasi penebangan PT KJB berada pada petuanan Sangliat Krawain. Di sisi lain, terdapat pula klaim dari desa-desa lain, termasuk berkaitan dengan kawasan hutan Aryesam dan petuanan Arui.

Forum meminta persoalan tersebut diverifikasi melalui data, dokumen. Serta pemeriksaan lapangan agar tidak berkembang menjadi persoalan sosial.

“Ini harus diverifikasi bersama melalui data, dokumen dan pemeriksaan lapangan. Jangan sampai persoalan klaim petuanan berkembang menjadi konflik sosial antarmasyarakat,” kata Johanis.

Menurutnya, verifikasi batas dan status petuanan perlu menjadi bagian dari pemeriksaan pemerintah terhadap aktivitas PT KJB.

Pertemuan Pemkab Kepulauan Tanimbar bersama Forum Gerakan Save Hutan Yamdena. Menghasilkan sejumlah langkah tindak lanjut.

Pertama, Pemkab Kepulauan Tanimbar akan menyurati PT KJB. Untuk meminta penghentian sementara operasional perusahaan di hutan Yamdena.

Kedua, pemerintah bersama pihak terkait akan mengumpulkan data dan bukti lapangan. Sebagai bahan pemeriksaan serta evaluasi terhadap aktivitas PT KJB.

Ketiga, pemerintah akan melakukan kunjungan bersama ke lokasi kegiatan dengan melibatkan unsur pemerintah daerah. Forum Gerakan Save Hutan Yamdena serta DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan DPRD Provinsi Maluku sesuai kewenangan masing-masing.

Keempat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) akan melakukan pembinaan terhadap sejumlah kepala desa. Hal itu terkait tindakan yang dinilai tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah.

Selain itu, Pemkab Kepulauan Tanimbar akan mengundang Forkopimda. Untuk membahas perkembangan persoalan PT KJB sekaligus menjaga agar proses penyelesaian berlangsung aman, tertib dan sesuai ketentuan hukum.

Bagi Forum Gerakan Save Hutan Yamdena, penghentian sementara operasional PT KJB. Sebagai langkah awal.

Forum selanjutnya mendorong pemeriksaan, verifikasi dan evaluasi dilakukan secara terbuka, berbasis data. Kegiatan ini nantinya melibatkan masyarakat adat serta memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keberlanjutan hutan Yamdena.