RRI.CO.ID, Saumlaki - Bupati mengatakan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada 4 Oktober 1999 membawa harapan akan hadirnya pemerintahan. Dan pembangunan yang semakin dekat dengan masyarakat.
Karena itu, ia memberikan penghormatan kepada para tokoh pemekaran, mantan kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan serta anggota DPRD dari masa ke masa, tokoh agama, tokoh adat, aparatur pemerintah. Dan seluruh masyarakat yang telah memberikan pikiran, tenaga dan pengabdian bagi daerah.
“Apa yang kita nikmati hari ini merupakan bagian dari proses panjang tersebut. Pemerintahan dan kepemimpinan akan terus berganti, tetapi pembangunan akan selalu diteruskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya,” ujarnya.
Dalam pidatonya, Bupati memaparkan sejumlah perkembangan indikator pembangunan daerah. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama lima tahun terakhir tetap berada pada angka positif.
Pada 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,59 persen. Sementara itu, angka kemiskinan mengalami penurunan dari 27,27 persen pada 2021 menjadi 23,38 persen pada 2025.
Indeks pembangunan manusia juga disebut terus mengalami peningkatan hingga mencapai 68,47 poin pada 2025. Bupati menilai perkembangan tersebut patut disyukuri, namun masih terdapat sejumlah pekerjaan besar yang harus diselesaikan.
“Perkembangan sebagaimana tergambar dalam kondisi tersebut patut kita syukuri. Namun kita juga harus melihat tantangan pembangunan yang masih cukup besar,” katanya menambahkan.
Menurut Bupati, tingkat kemiskinan meskipun menunjukkan tren penurunan masih membutuhkan penanganan serius. Demikian pula dengan kualitas pendidikan dan kesehatan yang masih harus ditingkatkan.
Pemerintah daerah juga menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur dasar, termasuk air minum, sanitasi, telekomunikasi dan konektivitas antarpulau. Kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat juga menjadi perhatian.
Kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai daerah kepulauan. Menjadi tantangan tersendiri karena masyarakat tersebar di berbagai desa dan pulau dengan tingkat aksesibilitas yang berbeda.
Konsekuensinya, biaya penyediaan pelayanan publik dan pembangunan menjadi lebih besar dibandingkan daerah yang berada. Dalam satu wilayah daratan.
Karena itu, pemerataan pembangunan tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan infrastruktur, tetapi juga memastikan masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan. Memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan, konektivitas dan kesempatan ekonomi yang layak.
Bupati mengatakan pembangunan Kabupaten Kepulauan Tanimbar diarahkan. Untuk mewujudkan Tanimbar yang maju, mandiri, adil, berkelanjutan dan unggul.
Kemandirian daerah, menurutnya, harus dibangun dengan mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan, pertanian, perkebunan, pariwisata, budaya, UMKM. Serta berbagai potensi ekonomi lainnya.
Pembangunan juga harus semakin merata sehingga manfaat pembangunan. Dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah.
“Pembangunan harus semakin merata. Pelayanan dan hasil pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi pada wilayah tertentu, tetapi harus menjangkau seluruh wilayah sesuai kebutuhan dan karakteristiknya,” ungkapanya.
Sementara pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kepentingan generasi muda. Sebagai daerah kepulauan, kehidupan masyarakat Tanimbar memiliki hubungan erat dengan laut, pesisir, hutan dan berbagai sumber daya alam lainnya.
Bupati juga menyoroti peluang ekonomi yang akan muncul dari pengembangan Proyek Strategis Nasional LNG Abadi Blok Masela. Menurutnya, pengembangan proyek tersebut dapat membuka peluang pertumbuhan ekonomi, investasi, penciptaan lapangan kerja dan berkembangnya berbagai kegiatan usaha pendukung.
“Manfaatnya bagi masyarakat Tanimbar sangat bergantung pada persiapan daerah dan masyarakatnya," ujarnya.
Pemerintah daerah berkepentingan agar kesempatan kerja yang muncul dapat diisi tenaga kerja lokal yang memiliki kompetensi. Pelaku usaha dan UMKM daerah juga diharapkan dapat masuk dalam rantai usaha yang berkembang seiring meningkatnya aktivitas ekonomi.
Bupati menekankan bahwa petani harus memperoleh pasar baru, nelayan mendapatkan nilai tambah, sementara UMKM lokal. Harus mampu mengambil bagian dalam rantai ekonomi baru yang terbentuk.
Untuk menghadapi perubahan ekonomi tersebut, pemerintah daerah akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan dan pelatihan keterampilan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja.
Pelaku usaha lokal juga perlu meningkatkan kapasitas, kualitas produk dan profesionalitas. Sehingga mampu bersaing dan mengambil peluang dari perkembangan investasi.
Pada saat bersamaan, pemerintah tidak ingin pembangunan ekonomi Tanimbar hanya bergantung pada satu sektor. Pertanian, perikanan, perdagangan, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif tetap harus dikembangkan sebagai bagian dari struktur ekonomi daerah.
Bupati menegaskan pembangunan daerah membutuhkan pemerintahan yang profesional dan bertanggung jawab. Peningkatan tata kelola pemerintahan menjadi salah satu prioritas karena kualitas pemerintahan akan menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia meminta profesionalitas dan integritas ASN, perencanaan, pengelolaan keuangan, pengawasan, transparansi. Serta pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pemerintahan terus diperkuat.
“Masyarakat harus memperoleh pelayanan semakin mudah, cepat dan jelas," katanya menegaskan.
Menurut Bupati, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dibangun. Melalui pekerjaan yang dapat dilihat dan pelayanan yang dapat dirasakan. Karena itu, perencanaan pembangunan harus berasal dari kebutuhan nyata masyarakat, dilaksanakan secara tertib dan dievaluasi berdasarkan hasil serta manfaatnya.
Bupati juga mengakui bahwa tidak seluruh persoalan pembangunan dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah, kondisi geografis serta besarnya kebutuhan masyarakat membuat pemerintah harus menentukan tahapan dan prioritas pembangunan secara cermat.
Program yang telah memberikan manfaat akan dilanjutkan dan ditingkatkan, sementara program yang masih memiliki kekurangan akan diperbaiki. Persoalan yang belum terselesaikan, kata Bupati, akan tetap menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah.
Bupati mengatakan pemerintah daerah membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Untuk menjalankan agenda pembangunan.
Dukungan tersebut mencakup Forkopimda, pemerintah kecamatan dan desa, lembaga keagamaan dan adat, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, generasi muda. Serta seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Kolaborasi tersebut dinilai penting bukan hanya untuk menyelesaikan persoalan saat ini. Tetapi juga mempersiapkan Tanimbar menghadapi berbagai perubahan pada masa mendatang.
“Kita melanjutkan pembangunan Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai rumah bersama yang harus kita jaga dan kita wariskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan yang lebih baik," ucapnya.
Mengakhiri pidatonya, Bupati Ricky Jauwerissa menyampaikan ucapan selamat HUT ke-27 Kabupaten Kepulauan Tanimbar kepada seluruh masyarakat. Ia berharap Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai perjalanan daerah dan memberkati seluruh masyarakat dalam mewujudkan pembangunan Tanimbar.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....