RRI.CO.ID, Saumlaki - ‎Pernyataan yang mengusulkan pengalihan lokasi pembangunan Blok Masela dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar ke Maluku Barat Daya (MBD) adalah bentuk provokasi politik yang kontraproduktif. Di saat seluruh elemen Pemerintah dan masyarakat sedang berjuang untuk memastikan proyek strategis ini berjalan, manuver tersebut justru menciptakan anomali dan ketidakpastian.

‎

‎Ketua KNPI Kabupaten Kepulauan Tanimbar Lukas Samangun dalam keterangnya menyayangkan seorang kepala daerah mengeluarkan narasi yang berpotensi membenturkan sesama kabupaten di Maluku. Blok Masela adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang lokasinya sudah ditetapkan melalui kajian teknis yang mendalam (POD). Pernyataan Bupati MBD Mengusulkan pemindahan lokasi bukan solusi, melainkan provokasi yang memecah konsentrasi Pemerintah Daerah Kepulauan Tanimbar dan Seluruh Masyarakat.

‎"Sebagai Pemimpin Daerah Wajib menghargai dan Mendukung Dan Mempersiapkan Sumber daya Masyarakat Setempat Jangan Sibuk Lagi Bahas Lokasi Pembangunan yang Sudah Final.," ungkap Samangun.

‎

‎Terhadap Penyelesaian lahan di Desa Lermatang Kecamatan Tanimbar Selatan, kata Samangun, harus menempatkan hak-hak ulayat sebagai prioritas utama. Proses ganti rugi atau kompensasi harus dilakukan secara transparan, adil, dan melibatkan lembaga adat, sehingga masyarakat tidak merasa terpinggirkan di tanah kelahirannya sendiri terhadap Masalah ini Belum Selesai Dan Segera Pemerintah dan Inpex Bertanggung untuk Menyelesaikan sehingga tidak Menimbulkan konflik masyarakat yang mempunyai lahan.

‎

‎"Sebagai pemuda, kami menuntut para pemimpin di Maluku untuk berhenti mengeluarkan pernyataan yang bersifat provokatif. Fokuslah pada bagaimana daerah-daerah di Maluku menjadi supporting system bagi perusaan Masela baik melalui penyediaan tenaga kerja terlatih, logistik, atau penguatan ekonomi daerah tanpa harus mengobarkan ego kedaerahan yang tidak substansial," tegas Samangun.