Tanimbar Didorong Naikkan Kinerja Kawasan Perbatasan di Atas 50 Persen

RRI.CO.ID, Saumlaki - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI memperkuat langkah strategis dalam meningkatkan kinerja pengelolaan kawasan perbatasan laut melalui pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (|PKP PPKP).

‎

‎Kegiatan rapat teknis tersebut digelar di Ruang Rapat Kantor Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Rabu 24 juni 2026, dan dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Moriolkossu, SH.

‎Dalam pertemuan itu, hadir tim BNPP RI yang dipimpin Deki Sahputera, S.SIT, MT selaku Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut BNPP sekaligus Ketua Tim, serta Kepala BPPD KKT, Julius Fredek Batlayery, SH.

‎Sekretaris Daerah Brampi Moriolkossu dalam sambutannya menegaskan bahwa IPKP merupakan instrumen penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan wilayah perbatasan, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun budaya.

"‎Harus saya tegaskan bahwa indeks pengelolaan kawasan perbatasan yang sebenarnya merupakan satu instrumen untuk mengukur keberhasilan dan kemandirian dari suatu wilayah yang ada pada perbatasan. Pengukurannya itu baik dari perspektif ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya, " tegasnya.

‎

‎Dia menekankan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki peran langsung dalam menentukan capaian indeks tersebut, yang membutuhkan peran Pimpinan OPD yang lebih fokus untuk mencapai target yang ditentukan.

‎Sekda meminta komitmen seluruh OPD untuk meningkatkan capaian IPKP pada tahun 2026 yang sebelumnya masih berada pada kisaran 50 persen.

"Saya minta komitmen dari Bapak-lbu pimpinan OPD untuk bisa menaikkan pengukuran kinerja kita itu. Yang untuk tahun kemarin 50%, supaya bisa dinaikkan lagi lebih dari 50%. Kepada pimpinan OPD dirinya meminta agar seluruh arahan dari tim BNPP dapat ditindaklanjuti secara serius oleh seluruh perangkat daerah," harapnya.

‎

‎Moriolkossu menandaskan, setiap arahan yang disampaikan pihak BNPP yang berkaitan dengan indeks pengelolaan kawasan perbatasan perlu diikuti serius dan mampu diimplementasikan yang ke depannya akan dievaluasi berkaitan dengan indeks pengelolaan kawasan perbatasan.

‎

‎Menutup sambutannya, Sekda Brampi berharap evaluasi IPKP juga dapat dikaitkan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.

‎

‎"Kebetulan saya juga berharap rapat-rapat berkaitan dengan evaluasi juga dikaitkan dengan penilaian untuk pelayanan publik kita," ujarnya.

‎

‎Rapat IPKP PPKP ini bertujuan untuk melakukan pengukuran pemenuhan layanan pengelolaan kawasan pada Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan Saumlaki, dengan wilayah deliniasi Kecamatan Tanimbar Selatan dan Tanimbar Utara sebagai kawasan prioritas perbatasan.

‎Hasil pengukuran indeks tersebut akan menjadi dasar bagi BNPP RI dan kementerian terkait dalam menentukan arah intervensi pembangunan kawasan perbatasan agar lebih terarah, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat Duan Lolat.