BNPP Ukur Langsung IPKP PPKP Tanimbar Selatan dan Tanimbar Utara

RRI.CO.ID, Saumlaki - ‎Komitmen Pemerintah Pusat untuk memperkuat beranda depan NKRI kembali dibuktikan. Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP Republik Indonesia melalui Kedeputian Bidang Potensi Kawasan Perbatasan turun langsung ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk melakukan pengukuran Indonesia Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan – Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan Laut IPKP PPKP.

‎

‎Rapat strategis tersebut dipimpin oleh Deki Sahputera, S.SIT, MT, Perencana Ahli Madya pada Asdep Potensi Kawasan Perbatasan Laut BNPP RI, di Ruang Rapat Kantor Badan Pengelola Perbatasan Daerah BPPD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Rabu, 24 Juni 2026.

‎

‎Usai memimpin rapat, Deki Sahputera menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan agenda tahunan BNPP untuk mengukur kinerja pengelolaan kawasan perbatasan secara objektif.

‎

‎Badan Nasional Pengelola Perbatasan Indonesia khususnya di kedeputian bidang potensi kawasan perbatasan, adapun kegiatan kami hari ini adalah untuk melakukan pengukuran indeks pengelolaan kawasan perbatasan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Lokasi yang menjadi fokus kami ada di Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Tanimbar Utara.

‎

‎Dirinya menyebut, penilaian IPKP PPKP di Saumlaki sudah memasuki tahun keempat. Penilaian ini kami lakukan setiap tahun, ini adalah tahun keempat kami lakukan di Saumlaki.

‎

‎Deki menegaskan, fokus utama dari penilaian ini adalah mendorong keberpihakan pembangunan. Ada pun yang menjadi fokus kami adalah bagaimana pembangunan di Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Tanimbar Utara ini bisa lebih menjadi perhatian bagi seluruh kementerian dan lembaga teknis untuk membangun di PPKP Saumlaki.

‎

‎Lebih lanjut, Deki menyebut hasil penilaian IPKP PPKP ini tidak berhenti di BNPP. Dokumen tersebut akan menjadi bahan strategis di level pusat. Dengan penilaian ini akan menjadi fokus kami untuk disampaikan kepada Kementerian Bappenas dan juga kepada Kementerian Tertinggi Bapak Presiden. Dalam hal ini beliau akan melihat sendiri bagaimana perkembangan pembangunan di Saumlaki ini.

‎

‎Deki mengapresiasi dinamika rapat yang berlangsung konstruktif. Dan hasil rapat tadi sangat berkembang, sangat baik. Banyak sekali masukan-masukan yang disampaikan kepada kami di BNPP dan ini akan kami tindak lanjuti nanti.

‎

‎Deki berkomitmen membawa seluruh aspirasi kebutuhan pembangunan Saumlaki ke kementerian teknis, dan kami sampaikan kepada pimpinan untuk disampaikan kepada Kementerian Lembaga Teknis terkait dengan kebutuhan-kebutuhan pembangunan yang ada di Saumlaki.

‎

‎Menyikapi hal itu, Kepala BPPD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Julius Fredek Batlayery, SH, menyampaikan harapan atas kehadiran BNPP di Tanimbar dan akan berkolaborasi bersama BNPP untuk mewujudkan target yang ingin dicapai bersama.

‎

Batlayery menekankan pentingnya koordinasi berkelanjutan. terkait kebutuhan prioritas yang akan dikoordinasikan bersama BNPP.

‎

‎Rapat IPKP PPKP ini melibatkan seluruh OPD teknis terkait, mulai dari Dinas Perikanan, Perindustrian, Pendidikan dan Kebudayaan, Perhubungan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Pertanian, Kesehatan, hingga Camat Tanimbar Utara dan Camat Tanimbar Selatan. IPKP menjadi instrumen kunci untuk mengukur kemandirian wilayah perbatasan dari aspek ekonomi, sosial budaya, hingga infrastruktur, sebagai dasar intervensi pembangunan pusat ke daerah 3T.