KBRN, Saumlaki : ‎Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Teknis KPBU Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2025, yang berlangsung di Gedung Serbaguna Hotel Galaxy, Saumlaki, Selasa 16 Desember 2025, adalah sebua terobosan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, untuk terus mencari terobosan pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jauwerissa dalam sambutan tertulis yang di bacakan Staf Ahli Bupati Kepulauan Tanimbar Bidang Pembangunan dan SDM, Somalay Batlayeri, S.STP, mengatakan, Salah satu langkah strategis yang didorong adalah penerapan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalah sebagai solusi inovatif untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik.

‎

‎ ‎Saat menyampaikan sambutan Bupati, Somalay menegaskan bahwa kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sangat besar, sementara kapasitas fiskal pemerintah daerah masih terbatas. Oleh karena itu, pendekatan pembiayaan alternatif melalui KPBU menjadi pilihan strategis yang perlu dimaksimalkan, bahkan Skema KPBU hadir sebagai solusi inovatif untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dan layanan publik tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD maupun APBN, katanya.

‎

‎Melalui skema KPBU, pemerintah daerah dapat mendorong partisipasi sektor swasta dalam pembangunan, sekaligus mengurangi beban anggaran daerah. Selain itu, KPBU juga dinilai mampu menghadirkan efisiensi, inovasi, serta peningkatan kualitas layanan publik.

‎Untuk itu, atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia yang telah hadir sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan teknis ini. Semoga kegiatan tersebut dapat meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan, mulai dari ASN, pimpinan OPD, hingga BUMD, terkait kerangka regulasi, manfaat, serta tahapan pelaksanaan KPBU. Melalui pendampingan teknis, peserta diharapkan mampu mengidentifikasi dan menyiapkan proyek-proyek strategis yang berpotensi dikerjasamakan dengan badan usaha, kataya.

‎

‎Ia juga menekankan sejumlah keuntungan utama penerapan KPBU bagi pemerintah daerah, di antaranya percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan kualitas dan efisiensi layanan publik, pengalihan sebagian risiko kepada badan usaha, serta transfer pengetahuan dan teknologi.

‎

‎Untuk itu kepada seluruh peserta agar dapat memanfaatkan kegiatan ini secara optimal dengan aktif berdiskusi dan bertanya, sehingga wawasan yang diperoleh dapat diimplementasikan di masing-masing organisasi perangkat daerah guna mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

‎

"‎Melalui sinergi pemerintah dan badan usaha, kita berharap pembangunan infrastruktur di Kepulauan Tanimbar dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan berkelanjutan", ujarnya.