RRI.CO.ID, Tual - Kebijakan nasional pembentukan Koperasi Merah Putih membawa konsekuensi signifikan bagi alokasi anggaran pembangunan di desa-desa. Sejumlah proyek infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan terpaksa disesuaikan akibat adanya pemangkasan anggaran dana desa.
Kepala Dinas PMD PPA Maluku Tenggara, Candra Namsa, menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus tegak lurus terhadap arahan pusat. Meski pemangkasan ini cukup berat, pemerintah berkomitmen untuk menjalankan program ini sebagai bagian dari strategi nasional.
"Kebijakan pusat ini berdampak pada pemangkasan anggaran proyek desa yang sudah direncanakan," ungkap Candra Namsa dalam dialog Kita Indonesia RRI Tual. Ia berharap pemerintah desa dapat memanfaatkan sisa anggaran dengan maksimal untuk kegiatan prioritas lainnya.
Saat ini, pemerintah ohoi tengah menunggu kejelasan lebih lanjut mengenai teknis penggunaan anggaran tersebut. Koordinasi antara instansi teknis dan pemerintah ohoi menjadi kunci agar roda ekonomi desa tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran yang ada.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....