SILPA APBD Kutai Barat Tahun 2020 Capai Rp 708 Miliar, DPRD: Kenapa Mesin PCR Tidak Bisa Beli

KBRN, Sendawar : Anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat (Kubar) Provinsi Kaltim benar-benar heran dengan pengelolaan anggaran di daerah ini.

Bagaimana tidak? Di saat masyarakat menjerit akibat pandemi covid-19 yang sudah merenggut ratusan nyawa, pemerintah justru tidak mampu mengelola anggaran yang ada.

Contohnya tahun 2020, Pemkab Kubar harus mengembalikan dana hingga Rp 708 Miliar. Padahal pemerintah hanya mengestimasi anggaran yang kemungkinan tidak bisa terpakai atau kelebihan hanya sekitar Rp 50 Miliar.

Bahkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, tidak ada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun berkenan alias nihil.

“Kalau kita berbicara masalah anggaran aduh di Kutai Barat ini besar sekali. Makanya kita lihat di Silpa targetnya itu 50 miliar. Ternyata terealisasi 700 miliar lebih artinya 1000 % lebih silpa ini. Artinya banyak uang kita ini tidak bisa dibelanjakan,” sebut ketua DPRD Kubar Ridwai, saat memimpin rapat kerja dengan Dinas Kesehatan dan Direksi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Harapan Insan Sendawar di kantor DPRD Kubar, Rabu (28/7/2021).

BACA JUGA: 

Alasan Pemerintah Tidak Bisa Beli Alat PCR Buat DPRD Kubar Berang, Wakil Rakyat: Jangan Ada Permainan Bisnis

Menurut Ridwai, selama ini tim satgas covid-19 Kubar selalu mengeluh anggaran terbatas. Padahal anggaran ratusan miliar dalam APBD terkesan disia-siakan. 

“Berbicara masalah anggaran kita sudah kelebihan anggaran, jadi akhirnya dinas-dinas mengatakan inilah itulah akhirnya tidak bisa digunakan uang ini. Makanya kami ini kena sasaran masyarakat yang menilai seolah olah kami ini tidak ada fungsi pengawasannya. Jadi hari ini kami gunakan pengawasan kami dari DPRD terkait dengan kinerja pemerintah Kabupaten Kutai Barat terkait dengan OPD-OPD yang memang tergabung didalam gugus tugas ini,” ujar Ridwai kecewa.

Rendahnya realisasi anggaran itu jadi bahan evaluasi wakil rakyat. Pasalnya di tahun ini juga realisasi APBD masih minim. Salah satunya di RSUD HIS yang baru menyerap dana 0,01 % dari pagu anggaran Rp 20 miliar.

"Buktinya tahun ini saja 20 miliar (dana RSUD HIS) yang dianggarkan terealisasi sampai dengan hari ini baru Rp 2.982.578 artinya kalau dipersentasekan hanya 0,01%. Jadi saya tidak ngerti kalau begini. Belum lagi BTT tahun 2020. 

Jadi Bapak Ibu sekalian khususnya dari Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit, masyarakat Kubar sekarang ini mengatakan bahwa penanganan covid ini memang mohon maaf artinya tidak serius,” katanya.

Ridwai - Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat

Ketidakcermatan pemerintah mengelola anggaran itu lanjut Ridwai bisa terlihat dari minimnya sarana prasarana penting di RSUD HIS. Khususnya peralatan medis seperti alat pelindung diri, tabung oksigen hingga mesin PCR (Polymerase Chain Reaction).

Bahkan Ridwai menyayangkan pihak RSUD HIS maupun dinas kesehatan yang tidak bisa membeli mesin PCR. Padahal ada anggaran ratusan miliar. Sementara harga alat tes covid-19 itu hanya sekitar Rp 1,4 miliar.

“Saya awalnya itu berpikir bahwa ini mungkin 50-an miliar, kok sulitnya pengadaan barang ini. Sampai saya ngomong dengan anggota dewan, sudahlah pokok-pokok pikiran anggota dewan kita alihkan saja beli mesin PCR, karena saya pikir itu paling murah 30 miliar. Ternyata barang ini tadi 1,4 miliar. Sangat mustahil (tidak bisa beli) kalau kita betul-betul serius urus barang itu,” sesal Ridwai.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, jika ada mesin PCR milik pemda maka seluruh sampel tidak perlu dibawa ke Samarinda. Sebab jika menunggu hasil tes dari laboratorium Samarinda, maka butuh waktu berhari-hari bahkan lebih dari dua minggu baru bisa diketahui.

“Laporan masyarakat ke kami di DPRD bahwa seolah-olah pemerintah dalam hal ini dinas kesehatan dan rumah sakit tidak peduli dengan kondisi. Karena kalau kita ini dari awal sudah mengantisipasi terkait dengan kondisi covid ini mungkin alat PCR ini sudah terpasang dan sudah dimanfaatkan untuk pemeriksaan covid ini.

Yang kita lihat ketidaksiapan kita terkait dengan mesin PCR ini yang menjadi salah satu persoalan. Saya ambil contoh dari Kecamatan Sekolaq Darat. Ketika mereka itu diambil sampelnya mereka harus menunggu lama sekali sehingga aktivitas mereka tidak bisa ditahan-tahan lagi. 

Sementara dari pihak pemerintah tidak ada bantuan yang diberikan ke mereka yang belum ada hasil PCR nya. Jadi mereka berdiam diri dalam rumah sampai mungkin 10 hari lebih mereka tidak tahu kondisi mereka itu terpapar penyakit atau sehat tapi mereka disuruh berkurung di dalam rumah atau kita kenal dengan isolasi Mandiri 

Akhirnya mereka merasakan kondisi sehat padahal mungkin saja di dalam tubuh mereka ada virusnya lalu mereka berkeliaran di mana-mana. Itulah salah satu yang membuat Penyakit ini seolah-olah kita di Kutai Barat ini memang sudah tidak terkendali lagi," jelas Ridwai.

BACA JUGA:

Bupati Kubar Buka Suara Soal Sampah Tak Terangkut, FX.Yapan : Jalan Rusak, Mobil Tua Uang Juga Dipangkas 800 Miliar

Rapat Kerja DPRD Kubar dengan Satgas Covid-19 Kubar

Yang membuat wakil rakyat tambah heran, justru klinik swasta mampu beli mesin PCR. Sementara pemerintah beralasan belum bisa beli PCR karena tidak ada gedung khusus untuk menempatkan mesin PCR. Adapun gedung tersebut baru akan dibangun tahun ini.

"Apa sih hebatnya klinik Permata itu dibanding dengan pemerintah kabupaten Kutai Barat kok gak bisa beli itu padahal Klinik Permata sanggup untuk beli mesin PCR itu.

Terkait dengan penjelasan dari rumah sakit terkait dengan pengadaan gedung baru mau di tayang lelang.

Kemudian gedung itu biasanya kan mungkin waktunya bisa sampai 2 sampai 3 bulan baru itu bisa selesai kemudian begitu selesai belum tentu bisa langsung dipakai.

Penjelasan dari dokter Akbar bahwa kurang lebih di awal tahun depan itu baru bisa mesin PCR ini dipakai sementara korban kita ini sudah berkelimpangan berjatuhan. Nah kalau kita harus menunggu kurang lebih 6 bulan kedepan bah, gak ngerti lagi saya," ucap Ridwai.

Mantan Kades Sekolaq Darat itu mengaku aneh jika alasan PCR tidak bisa beli karena gedung belum ada. Sementara ada mesin PCR mobile yang dipakai daerah lain justru ditempatkan dalam mobil.

"Jadi saya berpikir yang namanya mobile PCR ini berarti dia bergeser ke mana mana kan sesuai dengan kebutuhan. Lalu kita di Kutai Barat ini harus ada gedung yang tidak bisa ditawar tawar bahwa gedung itu harus ada dulu. Jadi saya tanya apa bedanya PCR mobile dengan PCR yang rencana kita mau beli ini? Tegas Ridwai.

Sorotan juga disampaikan sejumlah anggota DPRD. Salah satunya diungkapkan politisi partai Gerindra Yahya Martan.

"Kita patut menduga sebabnya potensi terpapar ini masih banyak di masyarakat ini tapi tidak terdeteksi. Istilahnya tidak bisa di testing mereka karena keterbatasan.

Bagaimana kalau misalnya butuh anggaran tambahan karena dengan kondisi sekarng ini kalau menurut saya pak presiden menyatakan keselamatan jiwa manusia ini yang utama. 

Jadi kalau memang itu yang menjadi komitmen kita bersama dengan gejala yang cenderung meningkat ini, korban semakin bertambah saya kira tidak perlu ragu-ragu. Kalau perlu proyek-proyek fisik di pending gitu loh," ujar Marthan.

"Terkait penambahan anggaran dan lain sebagainya. Tadi disampaikan oleh kepala BKAD posisi kas kita hari ini masih ada 887 miliar.. 

Silpa kita 2020 itu 708 miliar, makanya saya katakan dengan pak Sahadi (Kepala BKAD) artinya nda perlu ragu kita luncurkan aja yang penting mudah prosesnya," tandas Yahya Martan.

Yahya Marthan - Anggota DPRD Kutai Barat

Senada diungkapkan Rita Asmara Dewi. Politisi PAN itu menilai tidak masuk akal jika alasan uang tidak ada.

"Yang namanya percepatan yang diteriakin Jokowi itu perang sampai darah kita habis, sementara kok dibilang kita nggak punya uang, orang uang itu dikemanakan saja? Dinas kesehatan bilang nggak ada uang loh tadi cerita uang banyak betul itu ngapain kita kembalikan ke pusat," cecar Rita.

Rita Asmara Dewi - Anggota DPRD Kutai Barat

Anggota DPRD Anita Theresia dan Zainuddin Thaib juga tak kalah pedas. Mereka menyoroti soal pengadaan mesin PCR yang molor. Pasalnya anggota dewan sudah berulang kali meminta agar segera membeli mesin PCR.

"Terkait alat PCR ini sifatnya urgent Pak direktur HIS dan Ibu Kadis kita harus cari solusi di sini tapi kalau saya saya lebih sepakat ini yang mobile. Karena hanya ini solusi yang tercepat saat ini," kata politikus PDIP Anita Theresia.

"Ini sudah rapat yang keempat kita bahas mengenai pengadaan mesin PCR. Kita sudah berulang kali minta dibelikan tapi sampai hari ini tidak terlaksana," tambah Zainuddin Thaib wakil rakyat dari partai Golkar.

Sementara Direktur RSUD HIS dr Akbar mengaku kasus covid 19 di Kubar di luar perkiraan tim satgas. Sehingga meskipun ada anggaran pihak rumah sakit merasa belum perlu langsung mengadakan mesin PCR. Mereka lebih memilih membeli mesin Tes Cepat Molekuler (TCM).

"Untuk saat ini kami menggunakan TCM. Kami juga sebagian masuk pergeseran sehingga kita tahu bahwa lambat penganggarannya. Sehingga selama ini kami menggunakan BLUD untuk pengadaan katridenya.

Karena BLUD itu juga uangnya tidak terlalu banyak makanya Kami sering pesan sedikit-sedikit.

Harapan kami kedepannya kami tetap menggunakan TCM dan PCR juga. PCR nanti untuk pemeriksaan masal karena pasti murah. Kalau sedikit sedikit kan rugi karena sekali berputar itu minimal sampai 30-an. Jadi kalau sedikit sampelnya rugi PCR. Kecuali untuk emergency mungkin nanti yang butuhnya hanya satu dua sampel kita gunakan TCM," jelasnya.

Dulu memang ada rencana sumbangan tapi kami tidak siap karena duitnya belum ada yang kedua yang disumbang itu hanya mesinnya aja sementara untuk PCR ini ada tiga alat yang harus melengkapi selain mesin ada ekstractor ada lagi lainnya.

Jadi kami kwatir karena kami tanya mesinnya ini mereknya apa siapa penyedia dan bagaimana bertanggungjawab untuk instalasi, ternyata tidak ada jawaban provinsi dikasih mesin toh aja, kami tidak dikasi info tentang spesifikasinya. Bagaimana dan siapa nanti yang menginstalasi jadi kami ragu dan kemarin kami sepakat dengan BKAD ya udah kita beli aja, uangnya untuk gedung dari APBD, BLUD yang nanggung untuk mesinnya," urai dr Akbar dihadapan anggota dewan.

Sementara terkait mesin PCR menurut Akbar harus ada ruang khusus yang standar baru bisa dibeli.

"Untuk PCR tadi ada 2 ide yang mempercepat pengadaan. Pertama bagaimana ada bangunan atau ruangan yang bisa disulap secepat mungkin untuk jadi Lab yang standar. Untuk ini mungkin kami perlu koordinasi dengan Dinas kesehatan, BPBD atau BKAD apakah ide ini bisa diwujudkan.

Karena perlu kita ketahui bahwa LAB ini kan ada standarnya. Standar untuk IPALnya dan penanganan infeksi, apakah ada ruangan yang memenuhi standar itu.

Jangan sampai jadi sumber penularan baru di ruangan itu. Tapi kalau memang perlu nanti hasil diskusi kami dengan dinas kesehatan, BKAD dan BPBD bahwa ada ruangan atau gedung yang bisa disulap secepat mungkin itu bagus, artinya kami bisa langsung pesan PCR kami," terang dr Akbar.

"Cuma nanti bagaimana kalau misalnya bangunan itu di luar gedung apakah nanti usulan pembangunan yang sudah masuk di lelang ini setelah jadi nanti PCR kami kembali ditempatkan di rumah sakit atau misalnya ada yang menggantikan PCR kami, karena Kutai Barat ini belum punya PCR.

Rapat kerja DPRD Kutai Barat dengan satgas Covid-19 Kabupaten Kutai Barat (28/7/2021).

"Ide yang lainnya bagus juga yaitu mobile. Sebenarnya kami dulu sudah pernah mengusulkan, kenapa tidak jadi karena ya dibilang kan sudah ada bangunan permanen kenapa mesti mobile.

Tapi ini bagus juga moble. Menurut saya mobile mungkin perlu bantuan semuanya. Kalau kita melihat daerah lain mereka ternyata bisa minta langsung ke Badan Penanggulangan Bencana Nasional, bisa enggak kami minta bantuan ke DPRD atau pemerintah daerah untuk minta langsung ke sana. Siapa tahu di daerah lain yang PCR nya banyak bisa mengirim ke sini mobile PCR," lanjut Akbar.

Kemarin kami sama dokter DPD kami tanya bagaimana kalau kami beli mesin ini aja kami tempatkan di mobil PMI. Beliau datang cek mobil PMI ternyata tidak memenuhi syarat simpan PCR di sini, jadi kami mundur.

Saya bilang dok coba cek ruangan lain di rumah sakit ada nda tempat yang kami bisa sulap jadi LAB ternyata semua ruangan di rumah sakit tidak ada, itu alasannya.

Tapi kalau misalnya nanti tiba-tiba ada bantuan dari BNPB untuk mobile PCR itu bagus. Bisa aja langsung tempatkan di rumah sakit dulu sambil menunggu LAB yang permanen itu jadi. Setelah Lab ini jadi, PCR ini bisa digeser ke tempat lain. Tapi kami butuh bantuan cepat.

Sementara kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat dr Ritawati Sinaga justru tak mampu menjelaskan soal belum dibelinya mesin PCR.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar