Pra-Rakornas 2026, BAZNAS Dorong Transformasi Pengelolaan Zakat Nasional

RRI.CO.ID, Jakarta - BAZNAS RI mendorong percepatan transformasi pengelolaan zakat nasional melalui penguatan sumber daya manusia, digitalisasi, serta pengendalian dan pengawasan. Langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola sekaligus mengoptimalkan potensi zakat nasional.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua BAZNAS RI Zainut Tauhid Sa’adi dalam Pra-Rakornas BAZNAS RI yang digelar secara daring, Rabu (16/9/2026). Kegiatan tersebut diikuti pimpinan dan amil BAZNAS provinsi serta kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.

Zainut mengatakan transformasi diperlukan karena pertumbuhan penghimpunan zakat dalam beberapa tahun terakhir belum sebanding dengan potensi zakat nasional. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi BAZNAS untuk memperkuat ekosistem pengelolaan zakat.

“Untuk menjawab tantangan tersebut, BAZNAS memfokuskan transformasi pada tiga agenda kritis, yakni transformasi human capital atau sumber daya manusia (SDM), transformasi digital, dan penguatan pengendalian serta pengawasan,” ujar Zainut.

Menurut Zainut, BAZNAS telah menyiapkan delapan agenda strategis sebagai langkah transformasi ke depan. Agenda tersebut antara lain penyusunan National Audit Competency Framework, perluasan roadmap sertifikasi, pembangunan arsitektur data zakat nasional, penguatan SIMBA berbasis AI, serta penegakan pedoman anti-fraud dan penguatan independensi audit di daerah.

Zainut menyebut sebanyak 3.822 amil telah dinyatakan kompeten melalui proses sertifikasi. Namun, jumlah tersebut masih relatif kecil dibandingkan keseluruhan amil dalam ekosistem zakat nasional.

“Kita harus melakukan pergeseran paradigma secara mendasar, dari yang sekadar certification oriented menjadi competence driven,” ujarnya.

Selain penguatan SDM, transformasi digital menjadi agenda penting BAZNAS. Digitalisasi penghimpunan menunjukkan pertumbuhan hingga 398 kali lipat dalam tujuh tahun terakhir dan kini berkontribusi sekitar 20 persen terhadap total penghimpunan nasional.

“Ukuran keberhasilan digitalisasi bukanlah seberapa banyak aplikasi atau sistem yang kita buat, melainkan apakah keputusan kita menjadi lebih baik, apakah layanan kita menjadi lebih cepat, dan apakah transparansi serta dampaknya dapat terukur lebih jelas,” ujarnya.

Zainut juga menyoroti penguatan fungsi audit dan pengawasan di daerah. Saat ini, Satuan Audit Internal baru mencakup sekitar 30 persen BAZNAS kabupaten/kota, sementara lebih dari 380 BAZNAS daerah belum mendapatkan audit Kantor Akuntan Publik secara memadai.

“Oleh karena itu, kita harus mengubah paradigma pengawasan dari watchdog menjadi strategic partner, dari perbaikan reaktif menjadi pencegahan preventif, dan dari sistem manual menuju pengawasan berbasis data,” ucap Zainut.

Menurut Zainut, program BAZNAS seperti pengentasan kemiskinan, beasiswa, dan penyediaan rumah layak huni membutuhkan dukungan organisasi yang sehat. Penguatan tata kelola menjadi bagian penting agar berbagai program tersebut dapat berjalan optimal dan memberikan dampak lebih luas.

“BAZNAS tidak boleh hanya menjadi organisasi yang semakin besar. BAZNAS harus menjadi organisasi yang semakin profesional, berbasis data, adaptif terhadap teknologi, memiliki tata kelola yang kuat, dan membawa dampak seluas-luasnya,” ucapnya.