Kementrans Salurkan Ratusan Juta untuk Rehabilitasi Madrasah di NTT
- 28 Agt 2026 19:10 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Kementerian Transmigrasi menyalurkan bantuan Rp200 juta untuk mempercepat rehabilitasi MI Al-Ikhtiar yang rusak akibat gempa NTT.
- Bantuan kebutuhan pokok turut diberikan untuk mendukung warga sekolah selama masa pemulihan hingga kegiatan belajar kembali normal.
- Kementerian Transmigrasi berkoordinasi dengan Kementerian Agama agar rehabilitasi madrasah sesuai kebutuhan dan tidak tumpang tindih.
RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Transmigrasi menyalurkan bantuan Rp 200 juta untuk mempercepat rehabilitasi madrasah yang rusak akibat gempa di Nusa Tenggara Timur. Bantuan diserahkan oleh Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara saat meninjau MI Al-Ikhtiar.
Kementerian Transmigrasi juga memberikan bantuan kebutuhan pokok untuk mendukung warga sekolah selama masa pemulihan. Melalui bantuan ini, anak-anak diharapkan dapat segera kembali belajar di ruang kelas yang aman dan layak.
Pasalnya, gempa telah menyebabkan sejumlah dinding retak dan sebagian bangunan madrasah roboh. Sehingga kegiatan belajar mengajar belum dapat berlangsung secara normal.
"Hari ini saya menyampaikan dukacita dan belasungkawa atas musibah gempa yang terjadi pada 15 Agustus 2026 di NTT. Saya baru saja meninjau madrasah yang sebagian bangunannya ambruk akibat musibah tersebut," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima RRI, Jumat, 28 Agustus 2026.
Ia menegaskan pemulihan fasilitas pendidikan harus menjadi perhatian bersama karena menyangkut keselamatan dan masa depan anak-anak. Ia berharap rehabilitasi madrasah tidak hanya memulihkan kegiatan belajar mengajar, tetapi juga mengembalikan rasa aman bagi masyarakat.
"Setelah melihat langsung kondisinya, kita akan memberikan bantuan Rp200 juta. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu masyarakat, akan kita lakukan," katanya.
Ia mengungkapkan MI Al-Ikhtiar berada di bawah naungan Kementerian Agama. Karena itu, pihaknya berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat agar rehabilitasi dilakukan sesuai kebutuhan.
Ia menyampaikan masyarakat tidak boleh dibebani oleh sekat kewenangan antarlembaga ketika membutuhkan pertolongan. Menurutnya, pemerintah harus bekerja bersama agar bantuan tepat sasaran, tidak tumpang tindih, dan menjangkau kebutuhan yang belum tertangani.
"Yang paling penting bagi rakyat bukan bantuan itu berasal dari PU atau Transmigrasi. Bagi rakyat, yang penting persoalannya memperoleh solusi dan manfaatnya benar-benar terwujud," ucapnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....