Kementerian PU Percepat Pemenuhan Air Bersih bagi 7.000 Warga Pulau Palue

RRI.CO.ID, Sikka – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga terdampak gempa Pulau Palue. Dukungan tersebut menyasar sekitar 7.000 warga di delapan desa melalui penyediaan air darurat.

Pulau Palue merupakan salah satu wilayah terdampak gempa berkekuatan magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Gempa tersebut terjadi pada 15 Agustus 2026 dan berdampak terhadap sejumlah kebutuhan dasar masyarakat setempat.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pemenuhan air bersih menjadi salah satu prioritas penanganan masyarakat terdampak bencana. Ia menyebut, pemerintah juga menyiapkan sumber air tambahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang.

“Kita pastikan kebutuhan air masyarakat terpenuhi sekarang. Sekaligus kita siapkan sumber air yang dapat mendukung kebutuhan mereka dalam jangka panjang,” kata Menteri Dody dalam keterangan tertulis, Selasa, 18 Agustus 2026.

Sebagai tindak lanjut, Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw meninjau langsung kondisi Pulau Palue. Peninjauan tersebut dilakukan bersama jajaran Kementerian PU dan Bupati Sikka Juventus Kago pada Selasa, 18 Agustus 2026.

Dalam peninjauan tersebut, rombongan melihat tiga dari sekitar sepuluh titik longsoran yang telah teridentifikasi. Selain itu, juga dilakukan meninjau sumur bor yang dibangun pada 2023 sebagai salah satu sumber layanan air masyarakat.

Sumur bor tersebut memiliki kapasitas sekitar 1,8 liter per detik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara itu, empat unit tandon air telah dikirimkan menuju Pulau Palue untuk menambah ketersediaan air darurat.

Setiap tandon memiliki kapasitas 1.200 liter untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air masyarakat terdampak gempa. Pengiriman tersebut dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II sebagai langkah penanganan kebutuhan dasar.

Untuk menambah pasokan air, BBWS Nusa Tenggara II menyiapkan survei geolistrik di Pulau Palue. Survei tersebut dilakukan untuk memetakan potensi sumber air tanah yang dapat dikembangkan bagi masyarakat.

Hasil survei nantinya akan menjadi dasar penentuan titik potensial pengembangan sumber air baru. Langkah tersebut diharapkan membuat pemenuhan kebutuhan air tidak hanya bergantung sumber tersedia saat ini.

Selain kebutuhan air bersih, Kementerian PU juga mengidentifikasi kebutuhan pemulihan infrastruktur terdampak gempa. Salah satunya perbaikan bangunan pengaman pantai sepanjang sekitar 250 meter di kawasan Maluriu.

Kementerian PU juga menyiapkan penanganan akses masyarakat yang terganggu material longsoran. BPJN NTT telah menyiapkan satu excavator tipe PC 200 untuk membersihkan material longsoran.

Selain itu, Kementerian PU turut memperhatikan kondisi Kantor Camat Palue yang mengalami kerusakan akibat gempa. Pemulihan fasilitas pelayanan publik tersebut menjadi bagian dari penanganan infrastruktur terdampak di Pulau Palue.

Kementerian PU memastikan penanganan Pulau Palue dilakukan secara bertahap sesuai kondisi lapangan. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya air bersih, tetap menjadi prioritas utama pascagempa.