Karhutla Meluas, Rina Saadah PKB Minta Pemerintah Gerak Cepat

RRI.CO.ID, Jakarta - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas di sejumlah wilayah Indonesia mendapat perhatian dari Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Rina Saadah. Ia meminta pemerintah pusat dan daerah menjadikan penanganan karhutla sebagai prioritas untuk melindungi keselamatan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Rina mengatakan pemerintah perlu mengerahkan seluruh sumber daya untuk menangani karhutla sesuai dengan tingkat eskalasi di lapangan. Penanganan harus dilakukan secara cepat dan terukur agar kebakaran tidak semakin meluas serta menimbulkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.

Sejumlah wilayah dilaporkan mengalami peningkatan titik panas dan luasan area terbakar. Di antaranya kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur dengan area terbakar mencapai sekitar 520 hektare, sementara Kalimantan Tengah menetapkan status tanggap darurat akibat kebakaran lahan yang meluas.

“Karhutla di sejumlah daerah harus segera ditangani secara cepat dan terukur. Jangan sampai kebakaran semakin meluas dan pada akhirnya masyarakat yang menjadi korban,” ujar Rina Saadah di Jakarta, Senin, 10 Agustus 2026.

Rina menilai pemerintah tidak boleh menganggap karhutla sebagai bencana tahunan yang biasa terjadi. Menurutnya, pengerahan personel gabungan, peralatan pemadaman, hingga operasi udara harus dilakukan apabila kondisi di lapangan membutuhkan penanganan lebih besar.

Ia juga mengingatkan dampak kabut asap terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat. Gangguan tersebut dapat berupa peningkatan risiko infeksi saluran pernapasan, terganggunya kegiatan belajar mengajar, hambatan transportasi, hingga kerugian ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.

Rina meminta pemerintah menyiapkan langkah antisipasi selain melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Pemerintah dinilai perlu menyediakan posko kesehatan, memantau kualitas udara secara transparan, serta menyiapkan skenario evakuasi apabila kondisi memburuk.

“Keselamatan warga harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, penanganan karhutla harus menjadi prioritas,” kata Rina.

Selain penanganan darurat, Rina mendorong penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti sengaja melakukan pembakaran lahan. Menurutnya, proses hukum yang tegas diperlukan untuk memberikan efek jera dan mencegah karhutla berulang setiap tahun.

“Kalau ditemukan ada unsur kesengajaan, tidak boleh ada kompromi. Siapa pun yang terbukti menyebabkan karhutla harus diproses sesuai hukum,” ujar legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Barat tersebut.